Situbondo, Investigasi.today – Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Situbondo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang disabilitas.
Hal itu disampaikan oleh Ketua PPDI Situbondo Luluk Ariyantiny saat menggelar seminar korelasi Undang-undang Disabilitas dan Undang-undang Desa di aula lantai II Pemkab Situbondo.
“Kami berharap Pemkab segera membuat Perda Disabilitas. Semoga seminar ini dapat mengusung dan memunculkan semangat diterbitkannya Perda dan Perbup tentang disabilitas,” ungkapnya kepada Investigasi
Luluk melanjutkan, Pemkab Situbondo tidak pilih kasih dalam menerima usulan dari beberapa kelompok yang ada di Situbondo. Seperti halnya cuma menerima usulan dari kelompok tani atau masyarakat lain, Namun menurutnya Pemkab juga harus mau meng-cover usulan kelompok disabilitas.
“Situbondo Inklusi ini harapan semua kaum disabilitas. Makanya, Kami minta Pemerintah bisa memperhatikan kebutuhan kaum disabilitas yang ada di Situbondo,” ujarnya.
Lebih lanjut Luluk berharap, agar Pemkab Situbondo tidak melakukan diskriminasi terhadap kaum disabilitas dan selalu melibatkan kaum disabilitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
” Dalam upaya mewujudkan Situbondo Inklusi, kami harap Pemkab Situbondo tidak melakukan diskriminasi kepada kaum disabilitas, dan melibatkan dalam setiap kegiatannya,” harapnya.
Sementara Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Situbondo, Ir. H. Agus Fauzi mengatakan bahwa di Undang-undang Disabilitas sudah jelas mengamanatkan Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kelengkapan disabilitas. Termasuk didalamnya pembuatan Perda dan Perbup.
“Seminar ini kan juga kita dorong ke pembuatan Perda atau Perbup Disabilitas. Di Undang-undang Disabilitas sudah jelas, Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kelengkapan disabilitas,” kata Agus Fauzi singkat.(Dedy Candra)
