Respon Kicauan Fadli Zon, BNPT: Radikalisme dan Terorisme Picu Islamofobia

0
Direktur Pencegahan BNPT, Ahmad Nurwakhid

Jakarta, Investigasi.today – Merespon cuitan politikus Gerindra Fadli Zon dalam akun twitter pribadinya terkait desakan pembubaran Densus 88 karena memakai narasi yang berbau Islamofobia dalam menjalankan tugasnya.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT), Ahmad Nurwakhid mengatakan upaya penindakan terorisme bukan pemicu Islamofobia alias ketakutan terhadap Islam.

“Justru mereka yang menganut radikalisme dan terorisme telah memecah belah umat beragama dan memunculkan Islamofobia,” ungkapnya, Senin (11/10).

Nurwakhid menambahkan, salah satu faktor pemicu munculnya niat radikalisme adalah politisasi agama atau menggunakan doktrin agama untuk kepentingan politik. Selama ini pemerintah juga sudah banyak melakukan upaya untuk menjauhkan kesan Islamofobia dalam penanganan isu-isu terorisme di Indonesia.

“Yang jelas saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan adanya upaya Islamofobia di Indonesia,” tegasnya.

Nurwakhid meyakini mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan moderat pasti mendukung upaya-upaya penindakan terorisme oleh Densus 88, BNPT hingga sejumlah perangkat pemerintah lain.

“Kami yakin, lebih 87,8 persen masyarakat Indonesia khususnya seluruh muslim moderat mendukung aparat negara dalam hal ini Densus 88 Anti Teror dan BNPT, TNI, Polri dan semua perangkatnya dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme,” tandasnya.

Soal wacana pembubaran lembaga negara yang menangani isu-isu terorisme di Indonesia, ia menganggap bahwa keberadaan lembaga seperti Densus, dan BNPT masih relevan di Indonesia.
Oleh sebab itu, Nurwakhid tak mau apabila disebutkan bahwa lembaga negara tersebut tak relevan keberadaannya dan malah menjadi alat pemecah belah rakyat.

Jenderal bintang satu itu mengatakan radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama adalah akar masalah.

Berdasarkan hasil survei pada 2020 menunjukkan bahwa indeks potensi radikalisme di Indonesia masih berkisar 12,2 persen, oleh sebab itu potensi radikalisme harus tetap diwasapadai,

“Pada intinya, radikalisme dan terorisme masih ada, mengancam dan membahayakan eksistensi Ideologi negara Pancasila maupun integrasi NKRI,” terang Nurwakhid.

Nurwakhid menuturkan, semenjak pemberlakuan Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, Densus 88 dan BNPT RI sudah mencegah atau menggagalkan lebih dari 1.350 tersangka terorisme yang akan melakukan aksinya dengan melakukan strategi preventive justice atau preventive strike.

Nurwakhid menegaskan bahwa BNPT bersedia untuk memfasilitasi pihak-pihak yang tak mempercayai ideologi radikalisme masih berkembang di masyarakat untuk mendatangi lapas terorisme dan bertemu dengan para pelaku.

“Saya dukung dan akan beri fasilitas mengunjungi lapas pelaku terorisme, tentunya sesuai aturan maupun SOP, supaya kita dapat sama-sama menyaksikan dan berkomunikasi langsung bahwa ini nyata dan tidak rekayasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Irjen Martinus Hukom menganggap pernyataan Fadli Zon itu sebagai kritik dan Ia mengaku tak terganggu dengan kritik tersebut.

“Buat kami, kami kerja saja. Dan kami tidak terganggu. Kami merasa bersyukur dan berterima kasih ada koreksi dari publik terhadap kami,” ungkapnya.

Martinus menambahkan bahwa pihaknya menerima setiap kritik yang disampaikan oleh sejumlah pihak, karena kritik sebagai upaya mengrokesi kinerja Densus 88 Polri.

“Wong, Presiden saja boleh dikritisi dalam demokrasi. Artinya, kami menerima itu sebagai suatu konsekuensi kita dalam sistem demokrasi,” tandasnya. (Ink)