Bali, investigasi.today – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meminta jajaran aparat penegak hukum mulai dari TNI, Polri, dan Kejaksaan, tidak melakukan mutasi selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Hal ini dikecualikan bagi anggota yang akan pensiun.
“Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI, Polri, untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan Pilkada Serentak selesai,” katanya saat memberikan arahan dalam Rakor Kesiapan Pilkada 2024 di wilayah Bali-Nusra di BNDCC Nusa Dua, Bali, Selasa (30/7).
Pertimbangan Hadi adalah demi pengelolaan anggaran dan penyelesaian sengketa yang berpotensi muncul selama Pilkada.
“Supaya apa yang direncanakan termasuk anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik, termasuk Kajati, karena harus menangani Gakkumdu nantinya,” katanya.
“Saya akan sampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri maupun JA (Jaksa Agung) supaya tetap dipertahankan sampai dengan Pilkada serentak,” katanya.
Hadi juga mengingatkan agar para penegak hukum menjaga netralitas selama Pilkada 2024. Aparat keamanan wajib fokus melaksanakan pengamanan agar Pilkada berjalan dengan aman.
“TNI Polri selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan, juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri,” katanya.
“Kalau ada saudaranya nyalon tinggalkan saudaranya tetap melaksanakan tugas yaitu pengamanan,” katanya. (Ink)
