Jakarta, investigasi.today – Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
“Dibutuhkan APBN yang sehat dan kuat serta strategi menarik pendanaan global yang efektif untuk dapat menjalankannya (transisi energi) secara efektif dan sustainable,” kata Sri Mulyani, Rabu (1/5).
Menkeu mengatakan terdapat tiga tantangan dan pilihan pelik dalam upaya transisi energi, yaitu energy security, energy sustainability, dan energy affordability.
Menurutnya, energi merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga menjadi tantangan pembangunan untuk menyediakan energi (energy security) yang terjangkau bagi masyarakat (energy affordability).
Di sisi lain, perhatian mengenai aspek keberlanjutan planet untuk menghindari ancaman katastropik perubahan mengharuskan transisi menuju energi hijau dan terbarukan (energy sustainability).
Sementara proses menuju transisi energi tidak hanya rumit dan kompleks, tetapi juga membutuhkan biaya yang tinggi. “Kita harus mampu menjaga kepentingan nasional dan memperjuangkan sebuah proses transisi yang adil dan terjangkau,” tutur Sri Mulyani.
Dalam diskusi “Future Vision Symposium” IsDB Annual Meeting di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (30/4), Menkeu menyampaikan cara Indonesia menjalankan transisi energi menuju net zero emission (NZE) dan meningkatkan energi terbarukan, di mana hal itu memerlukan kebijakan yang kompleks dan sensitif serta membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan menantang.
“Senang bisa menjelaskan posisi Indonesia yang mendapat respek dari seluruh panitia dan audiens,” ujar Menkeu.
Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan sekaligus peringatan 50 tahun Islamic Development Bank (IsDB).
Sri Mulyani mengatakan peringatan itu menjadi momen yang baik bagi IsDb untuk melanjutkan agenda reformasi, menjadi Bank Pembangunan yang makin besar, lebih baik, dan makin kuat dalam membantu negara-negara klien mencapai tujuan mereka. (Ink)
