Terjerat Suap, Hakim PN Balikpapan Ditangkap KPK

0

Hakim Kayat saat digelandang petugas

JAKARTA, Investigasi.Today – Institusi peradilan kembali tercoreng pasca KPK melalukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kayat, hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan karena diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di PN Balikpapan. Selain Kayat, ada dua orang lagi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni terduga pemberi suap; Sudarman dan Johnson Siburian.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan “penyidik telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka,” ungkapnya, Sabtu (4/5).

Laode menuturkan dalam OTT tersebut, ada uang yang turut diamankan yang diduga merupakan bagian dari uang suap untuk membebaskan terdakwa dari ancaman pidana dalam dakwaan kasus penipuan terkait dokumen tanah.

Kasus ini bermula saat Kayat menangani kasus pemalsuan surat dengan terdakwa Sudarman yang ditemani pengacaranya Jhonson Siburian pada tahun 2018.
“Usai sidang, Hakim Kayat bertemu dengan Pengacara Jhonson dan menawarkan bantuan dengan biaya Rp 500 juta jika ingin membebaskan terdakwa Sudarman,” terangnya.

Saat itu, Sudarman belum bisa memenuhi permintaan yang diajukan Kayat. Namun ia menjanjikan memberi uang dengan nominal yang diminta, setelah tanahnya di Balikpapan laku terjual. Di bulan Desember 2018, jaksa menuntut Sudarman dengan hukuman lima tahun penjara atas dugaan pemalsuan surat. Tuntutan tersebut kemudian dipatahkan oleh Kayat dan Sudarman_pun akhirnya dibebaskan dari jerat pidana.

Pengacara Jhonson Siburian

Selang sebulan kemudian, pada Januari 2019, Kayat menagih fee Rp 500 juta yang belum diberikan oleh Sudarman melalui Jhonson. Namun tak ada hasil karena tanah milik Sudarman belum juga terjual.
Pada 2 Mei 2019, Kayat bertemu lagi dengan Jhonson di PN Balikpapan dan menyampaikan bahwa ia akan dipindah tugas ke PN Sukoharjo, Jawa Tengah.
Keesokan harinya, Sudarman mengambil uang Rp 250 juta di sebuah bank di Balikpapan, yang merupakan down payment dari pembeli tanahnya.

“Dari jumlah tersebut, Rp 200 juta dimasukkan kantong plastik hitam, dan 50 juta dimasukkan ke dalam tasnya. Kemudian uang Rp 200 juta diserahkan ke JHS dan RIS (pengacara lainnya) untuk diberikan kepada KYT di sebuah restoran Padang.

Kemudian pada tanggal 4 Mei 2019, Jhonson dan RIS menyerahkan uang Rp 100 juta tersebut kepada Kayat di PN Balikpapan. Sedangkan Rp 100 juta lainnya disimpan dalam kantor JHS,”

Terkait kasus ini, Komisioner Komisi Yudisial Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Sukma Violetta mengatakan, kurangnya integritas hakim menjadi salah satu faktor seringnya hakim tersangkut kasus pidana, khususnya perkara suap.
KY meminta MA agar terus meningkatkan pembinaan integritas hakim dan memerintahkan kepada lembaga peradilan di bawahnya supaya transparan.

Sudarman

“Keterbukaan yang sungguh-sungguh dari peradilan, khususnya pada aspek integritas hakim, merupakan kata kunci dalam menyelesaikan masalah yang terus berulang ini,” tegasnya.

Dalam kasus ini, Hakim Kayat sebagai tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.
Sementara, Sudarman dan Jhonson sebagai pemberi suap dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ink).