Tertunda Refucusing Anggaran, Pemkot Pontianak Optimis Lanjutkan Pembangunan

0

Pontianak, Investigasi.today – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan melanjutkan beberapa proyek pembangunan yang sempat tertunda, satu di antaranya pelebaran Jalan Daya Nasional Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan pihaknya akan melanjutkan pelebaran Jalan Daya Nasional. “Jalan Daya Nasional akan dilebarkan dua hingga tiga meter,” ungkapnya saat meninjau lokasi jalan tersebut, Rabu (29/7).

Setelah pelebaran jalan itu, akan dilanjutkan dengan penataan kawasan agar lalu lintas kendaraan lancar. Edi menambahkan pelebaran jalan merupakan bagian dari peningkatan jalan agar Tujuannya untuk kelancaran arus lalu lintas.

“Seperti halnya Jalan Daya Nasional yang menjadi jalan pintas antara Jalan Ahmad Yani dan Imam Bonjol, kita juga akan melanjutkan peningkatan ruas Jalan H. Rais A Rahman tahun ini,” sebutnya.

 Sementara untuk trotoar Jalan Ahmad Yani juga akan dilanjutkan dari Auditorium Untan hingga Bundaran Digulis. Kemudian dari Parit Tokaya hingga Jalan MT Haryono. Demikian pula di Jalan H. Rais A Rahman dari gertak tiga hingga Jalan Bukit Barisan.

Pembangunan tersebut di akuinya memang sempat tertunda akibat realokasi dan refocusing. “Setelah perhitungan ulang memang ada anggaran yang di alokasikan untuk melanjutkan pembangunan,” tutur Edi.

Menurutnya, ada beberapa pekerjaan yang akan di mulai setelah proses lelang sudah selesai. Di antaranya trotoar Jalan Ahmad Yani hingga Bundaran Digulis. “Kemudian overlay di Jalan Gusti Hamzah, Dokter Wahidin Sudirohusodo dan beberapa ruas jalan lainnya serta ada lanjutan penurapan dan trotoar di Jalan HOS Cokroaminoto,” terangnya.

Edi menuturkan pada saat adaptasi kebiasaan baru beberapa kegiatan fisik tengah di lakukan di antaranya pembenahan ratusan jalan lingkungan dan drainase. Selanjutnya ada beberapa hal lain yang akan difokuskan di antaranya pembebasan lahan duplikasi Jembatan Kapuas I.

“Target saya September sudah harus selesai. Kita akan sampaikan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menganggarkan pada 2021,” pungkasnya. (Rahman/Hasnan).