Friday, March 29, 2024
HomeBerita BaruTNI/PolriWaka Polres Badung Hadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan

Waka Polres Badung Hadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan

Badung, Investigasi.today – Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dalam rangka menyamakan persepsi untuk mengentaskan kemiskinan yang masih tersisa 1,98 % di tahun 2019 di wilayah kabupaten Badung.

Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Suiasa dengan didampingi Narasumber Waka Polres Badung Kompol Sindar Sinaga, SP, Kadis Sosial I Ketut Darsana dan Kepala Bapeda I Made Wira Darma Jaya, Selasa (7/5).

Rapat yang berlangsung selama dua setengah jam di ruang rapat Kriya Gosana lantai III Puspem Badung, diawali dari sambutan Wakil Bupati Badung.

Dihadapan para peserta rapat baik dari Kepolisian Polres Badung, Pemerintah Daerah Badung, dari masing – masing kecamatan hingga Desa dan Kelurahan Suiasa mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang perlu kita tangani dengan serius sesuai data tahun ini, 1,98 % dengan harapan melalui Rapat Koordinasi ini, di tahun 2020 dapat menekan jumlah angka kemiskinan menjadi di bawah 1 %.

“Hal ini tentu tidak mudah dibutuhkan dukungan dari semua pihak terutama perangkat daerah dan pengawasan dari Kepolisian” ungkap Wakil Bupati Suiasa.

“Saya minta data real dari base profil kemiskinan disetiap Desa, sehingga tepat sasaran, tepat jenis” imbuhnya.

Setelah paparan dari kepala dinas Sosial Kab. Badung yang menyampaikan mulai bulan juni 2019 transformasi Bansos Rastra menjadi bantuan pangan non tunai ( BPNT ) yakni masing KK miskin di berikan kartu yang berisi Saldo Rp.110.000,- sehingga dirasa lebih bermanfaat bagi msyarakat berbelanja sesuai kebutuhan.

Waka Polres Badung Kompol Sindar Sinaga, SP seijin Kapolres menyampaikan bahwa Polri telah membentuk Kesepahaman dengan Kemensos yang ditindak lanjuti secara berjenjang mulai dari tingkat Polsek ,Polres, Polda dan Mabes dengan membuat masing – masing Satgas.

Hal ini di lakukan untuk mengantisipasi penyelewengan yang dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap penyalur maupun penerima Bansos.

“Kita ingin Bansos tepat sasarannyan ke masyarkat dengan tidak ada pelanggaran hukum” ungkap Kompol Sinaga.

“Meskipun demikian Polres Badung dalam melakukan pengawasan terhadap peyaluran Bansos, selalu mengedepankan Preemtif melalui sosialisasi, Preventif dengan pengawalan ketat terhadap ditribusi Bansos, sebelum melakukan penegakkan hukum” Jelas orang yang memiliki satu melati emas dipundaknya ini.

“Kita butuh data yang credible, akuntabel, dari masing – masing Desa dan Kelurahan, sehingga tujuan Badung mensejahterkan masyarkatnya lebih mudah dengan mengeposkan 5 % APBDES untuk masyarakat miskin” Pungkas Suiasa saat press Conference oleh wartawan didampingi Waka Polres Badung. (Iskandar)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular