Pontianak, Investigasi.today – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Ria Norsan, menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan DPRD Prov. Kalbar tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020, di ruang Balairungsari, Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (12/8/).
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Wakil Gubernur Kalbar, H. Ria Norsan, mengungkapkan pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 sebagai cikal bakal RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di tahun 2021 mendatang.
“Dengan adanya KUA dan PPAS sebagai cikal bakal RAPBD 2021 yang telah disepakati, maka pihak Legilastif bisa menyusun Pokir (Pokok-pokok Pikiran), sehingga pihak Eksekutif segera menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),” ungkap Wakil Gubernur Kalbar.
Dirinya berharap, dalam penyusunan Pokir oleh Legislatif tersebut, bisa sinergi dengan program-program Pemerintah Provinsi Kalbar untuk masyarakat dan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat Kalbar yang saat ini sedang dilanda Pandemi Covid-19.
“Kita berharap kedepannya supaya di dalam menyusun pokir itu benar-benar mengacu kepada masyarakat desa dan masyarakat lainnya dimana tujuan kita untuk mengembalikan dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat dari sejak dan setelah Pandemi Covid-19. Posturnya ekonomi akan melakukan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat melalui UMKM, Kita berkeinginan masyarakat dapat bekerja dan menghasilkan hasil yang baik untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Kalbar,” tuturnya.
“Ini sebagai upaya untuk menekan angka resesi daerah,” pintanya.
Dalam Rapat Paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri, para Anggota DPRD Provinsi Kalbar, serta kepala dan perwakilan OPD di jajaran Pemprov Kalbar. (Rahman/Hasnan)
