Saturday, February 24, 2024
HomeBerita BaruPeristiwa3 Poin Pernyataan Presiden Jokowi soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud

3 Poin Pernyataan Presiden Jokowi soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud

Bali, Investigasi.today Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pencopotan baliho bergambar calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali. Pencopotan baliho bergambar Ganjar-Mahfud dan bendera PDI Perjuangan itu dilakukan menjelang kedatangan Presiden Jokowi.
Baliho bergambar Ganjar-Mahfud itu dicopot sekitar pukul 10.30 WITA, pada Selasa (31/10). Baliho itu dicopot oleh Satpol PP, menjelang kedatangan Presiden Jokowi untuk menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi keluarga penerima manfaat.
Berikut poin pernyataan Presiden Jokowi soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud.
1. Sudah dapat informasi dari Pj Gubernur Bali
Jokowi mengaku dirinya mendapat informasi dari penjabat (Pj) Gubernur Bali perihal sterilisasi lokasi yang akan dikunjungi atau dilewati rombongan Presiden dari atribut partai. “Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang,” kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11).
2. Jokowi ingatkan ASN harus netral
Jokowi mengingatkan, seluruh jajaran pemerintah daerah harus bersikap netral pada pemilu 2024. Termasuk aparat penegak hukum, harus netral menyikapi pesta demokrasi 2024.
“Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” ucap Jokowi.
3. Pencopotan baliho harus seizin perwakilan partai di daerah
Menurut Presiden Jokowi, pencopotan baliho seharusnya dilakukan setelah mendapat izin dari perwakilan partai yang ada di daerah. Baliho itu sebelumnya terpasang di jalan lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali.
“Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya, pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” pungkas Jokowi. (Iskandar)
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -







Most Popular