Gresik, investigasi.today – Petrokimia Gresik, kembali memperkuat pengawasan dalampenyaluran pupuk bersubsidi dengan meggandengKepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Hal ini ditandaidengan penandatanganan Nota Kesepahaman antaraDirektur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogobersama Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi di Semarang, Senin (19/9).
Dwi Satriyo menyampaikan bahwa, sebagai anggota holdingPupuk Indonesia yang mendapat amanah untukmenyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai pelosok di tanahair, pengamanan dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalahprioritas. Untuk itu, pihaknya terus memperkuat pengawasandalam pendistribusiannya, dengan menggandeng AparatPenegak Hukum (APH) di berbagai daerah untukmemastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima olehpetani yang berhak sesuai dengan e-RDKK dan regulasiyang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 13 Tahun 2013.
“Pupuk bersubsidi memiliki peranan vital dalam ketahananpangan nasional. Oleh karena itu pupuk ini harus sampai di tangan petani yang berhak sesuai dengan prinsip 6T (tepatjenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu). Kami berharap melalui kolaborasi denganPolda Jawa Tengah ini, dapat mencegah praktikpenyelewengan pupuk bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandas Dwi Satriyo.
Nota Kesepahaman ini, diantaranya mengatur tentangpengamanan dan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidiPetrokimia Gresik; penegakan hukum atas pelanggaranketentuan penyaluran pupuk bersubsidi; sosialisasiperaturan perundang-undangan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada seluruh elemen yang terlibat, serta pelibatan personel, sarana, dan prasaranaguna mendukung kelancaran pengamanan, pengawalan, dan penegakan hukum penyaluran pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan bahwaPetrokimia Gresik adalah Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang mengelola pupuk bersubsidi untuk petani di dalamnegeri dan juga memiliki andil dalam pemulihan ekonomipasca pandemi Covid-19. Sehingga keberlangsunganperusahaan harus terjaga dari potensi ancaman, gangguan, dan hambatan.
“Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk terwujudnyapengamanan dan pengawalan dalam penyaluran pupukbersubsidi. Semoga kerjasama ini dapat memberikandampak positif dalam pendistribusian pupuk,” tandasKapolda Jawa Tengah.
Kolaborasi dengan APH untuk memperkuat pengawasanpenyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya dilakukan di JawaTengah. Sebelumnya, Petrokimia Gresik juga telahmenandatangani Nota Kesepahaman dengan KejaksaanTinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Kejati Jawa Timur dan dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganandengan Kejaksaan Negeri Gresik.
“Pengawasan penyaluran pupuk subsidi di lapangan tidakbisa hanya dilaksanakan oleh kami sebagai produsen, melainkan butuh dukungan dari berbagai pihak. Semakinbanyak pihak yang proaktif maka pengawasannya akansemakin ketat,” tandasnya.
Lebih lanjut Dwi Satriyo menambahkan, selain berkolaborasidengan APH, Petrokimia Gresik juga telah menerapkandigitalisasi untuk memperkuat pengawasan distribusi pupukbersubsidi. Diantaranya melalui Distribution Planning & Control System (DPCS), Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO), dan Petrokimia Gresik Port Information System (Petroport).
“Aplikasi ini diciptakan untuk memperkuat pengawasan di seluruh jaringan distribusi yang menjadi tanggung jawabPetrokimia Gresik. Mulai dari pabrik (Lini I) hingga ke kios-kios resmi (Lini IV). Melalui aplikasi digital ini, pengawasannya akan semakin dimudahkan dan real time,” pungkas Dwi Satriyo.
Sebagai informasi, pupuk bersubsidi merupakan amanahdari negara yang penyalurannya sebagian ditugaskankepada Petrokimia Gresik. Berdasarkan Permentan Nomor10 Tahun 2022, pupuk bersubsidi teridiri dari Urea dan Phonska dan peruntukannya dibatasi pada sembilankomoditas utama yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawangmerah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao. (Adr)
