JAKARTA, Investigasi.today – Buruh Pabrik Bisa Lulus PPPK, Mas Nadiem Mengakui Masalah Rumit & Banyak Tantangan, Alamak!
Sejumlah anggota Komisi X DPR memanfaatkan rapat kerja dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Senayan, Jakarta, Kamis (10/11), untuk meminta ketegasan Mas Menteri dalam mengatasi persoalan di seputar seleksi PPPK 2022.
Sejumlah wakil rakyat di Komisi X DPR melontarkan pernyataan-pernyataan keras terkait masalah guru lulus passing grade (PG) PPPK 2021 yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi PPPK 2022.
Mereka antara lain Ferdiansyah (anggota Fraksi Partai Golkar Komisi X DPR, Prof Djohar Arifin Husin (Fraksi Partai Gerindra), Elnino M Husein Mohi (Fraksi Partai Gerindra), Abdul Fikri Faqih (Fraksi PKS), dan beberapa wakil rakyat lainnya.
Diketehaui, kategori pelamar guru ASN PPPK Tahun 2022 terbagi dalam tiga prioritas, yakni:
Pelamar Prioritas Satu atau P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas (passing grade).
Pelamar Prioritas 2 merupakan tenaga honorer K2 yang tidak termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1.
Pelamar Prioritas 3 merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal tiga tahun atau setara dengan enam semester pada Dapodik.
Pelamar Umum terdiri atas Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik.
Abdul Fikri Meragukan Dapodik
Kevalidan data pokok Pendidikan atau Dapodik sangat penting dalam proses seleksi PPPK guru.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menduga masalah-masalah yang muncul dalam seleksi PPPK guru terkait dengan Dapodik yang tidak valid.
Abdul Fikri menyebutkan, pada seleksi PPPK guru 2021 ada seorang pegawai bank yang bisa lulus seleksi.
Bahkan, ada juga buruh pabrik yang bisa lolos seleksi PPPK 2021.
Mungkin saja mereka itu pernah menjadi guru honorer, lantas berhenti dan pindah kerja. Setelah ada lowongan PPPK, mereka ikut mendaftar.
“Ada pegawai bank, buruh pabrik, terbukti diterima PPPK,” ujar Abdul dalam rapat kerja tersebut.
Kasus seperti itu tidak mungkin terjadi, kata dia, jika Dapodik valid. Karena itu, Abdul mendesak Menteri Nadiem untuk melakukan pembenahan dapodik.
“Perlu pembenahan dapodik,” cetusnya. Dia mengatakan, Dapodik yang tidak valid berdampak merugikan guru honorer yang benar-benar sudah konsisten mengabdi puluhan tahun.
Abdul mengatakan, dapodik yang buruk menyebabkan orang yang tidak berhak ikut seleksi PPPK bisa melamar dan malah lulus.
“Orang yang berhak malah disingkirkan oleh yang tidak berhak,” ujarnya.
Seleksi PPPK Guru Rumit
Nadiem Makarim dalam rapat tersebut mengatakan pihaknya tidak pernah mengeklaim proses seleksi PPPK guru 2022 ini sebagai proses yang sempurna.
Mas Nadiem mengaku banyak tantangan dalam proses seleksi PPPK guru 2022.
“Banyak sekali tantangan dalam proses PPPK,” ucapnya.
Menteri kelahiran 4 Juli 1984 itu mengatakan, urusan PPPK ini di internal Kemendikbudristek bukan hanya ditangani Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
Seluruh tim di kemendikbudristek, kata Mas Nadiem, pagi siang hingga malam terus berupaya menyelesaikan masalah ini.
“Persoalan rumit karena berbagai banyak pihak dan dependensi daripada setiap langkah yang harus kita lakukan.”
“Harapan besar saya adalah kita semua bersabar dan optimis, karena dengan segala kegaduhan yang ada, saya mengerti dan pasti di luar sana banyak yang kecewa,” kata Nadiem.
Dia berjanji akan berupaya menuntaskan masalah formasi PPPK guru, berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan Kemenkeu.
Namun, Nadiem juga tidak berani menyatakan masalah ini tuntas dalam waktu cepat. Penyelesaian akan dilakukan bertahap hingga akhir 2024.
“Ini proses yang terus berjalan,” ujar Nadiem Makarim. (Slv)
