Gresik, Investigasi.today – Merespon efisiensi yang dilakukan pemerintah terhadap anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar rapat kerja.
Dalam rapat ini diketahui pemerintah memiliki beban untuk membayar utang proyek 2022, gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan sejumlah kebutuhan yang belum terakomodir di APBD 2023.
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan ada sejumlah kebutuhan yang tidak masuk dalam APBD 2023. Padahal ini urgen untuk dianggarkan. Makanya pemerintah melakukan efisiensi belanja OPD.
“Kami sudah rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah. Ada kebutuhan Rp 467 miliar yang harus dipenuhi,” ungkapnya.
Jumlah tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan, yakni; anggaran gaji PPPK sebesar Rp 51 miliar. Awalnya gaji PPPK ditanggung APBN tapi kemudian diserahkan kepada kabupaten.
“Untuk yang PPPK nanti akan menggunakan anggaran sisa belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp 54 miliar,” jelasnya.
Kemudian, tunggakan proyek 2022 sebesar Rp 13,5 miliar dan pembayaran pekerjaan yang perpanjangannya melampaui tahun anggaran 2022 sebesar Rp 8 miliar.
“Selanjutnya, estimasi Silpa APBD 2022 yang dimasukkan dalam APBD 2023 sebesar Rp 231,7 miliar. Padahal APBD 2022 Silpanya tidak ada,” terangnya.
Selain itu, juga ada kebutuhan untuk biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang harus dicicil tahun ini sebesar 40 persen dari total kebutuhan Rp 120 miliar. “Kalau tidak salah sekitar Rp 51,8 miliar. Ini harus diberikan tahun ini,” tandasnya.
Hal senada disampaikan anggota Banggar DPRD Gresik Abdullah Hamdi. Iya mengatakan kebutuhan untuk menyelenggarakan MTQ sebesar Rp 800 juta juga belum dianggarkan. Serta reward atlit Porprov sebesar Rp 7,9 miliar juga belum ada. “Dan pengalokasian belanja yang bersumber dari sisa dana spesifik 2022 sebesar Rp 63,5 miliar,” ungkapnya. (Slv)
