Gresik, Investigasi.today – Tingginya angka perceraian dan pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gresik menjadi permasalahan sosial yang selalu menarik untuk dibahas untuk segera dicarikan jalan keluarnya.
Saat menggelar Serap Aspirasi dari Masyarakat (Reses) masa sidang I tahun 2023 di Desa Suci, Kecamatan Manyar, konstituen Anggota Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda juga menanyakan hal tersebut.
Ketua DPC PPP Gresik mengatakan untuk meminimalisir kejadian itu ( perceraian dan pernikahan dini ), peran semua pihak sangat dibutuhkan. Termasuk peran serta tokoh masyarakat, seperti kiai, ulama, serta pihak lainnya.
“Tidak hanya tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh masyarakat harus terlibat aktif memberikan edukasi serta penguatan pemahaman guna meminimalisir angka perceraian yang masih tinggi,” ungkap Khoirul Huda, Selasa (14/3) kemarin.
Selain itu, peran OPD terkait dalam hal ini Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (KBPPA) Kabupaten Gresik juga sangat penting. Mengingat, kasus perceraian dalam rumah tangga mayoritas dipicu dari pihak istri atau perempuan.
“Rata-rata istrinya yang menggugat cerai, makanya Dinas KBPPA Gresik memiliki peran penting untuk memberikan edukasi ataupun pendampingan agar angka perceraian bisa semakin diminimalisir,” tandasnya.
Selain permasalahan tingginya angka perceraian dan pernikahan dini, ketua Bapemperda DPRD Gresik tersebut juga mendapat keluhan perihal kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan wilayah Kecamatan Manyar.
Menurut Khoirul Huda pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk menjawab permasalahan tersebut dan saat ini sudah berangsur terurai.
“Beberapa ruas jalan pemerintah daerah sudah dilakukan pelebaran, seperti di Manyar dan Pongangan. Kalaupun ada beberapa titik yang masih terjadi macet itu pun tidak berlangsung lama,” jelasnya.
Aspirasi lain juga disampaikan oleh warga dan konstituen Khoirul Huda, diantaranya terkait masih banyaknya pengangguran dan penyerapan tenaga kerja lokal. (Slv)
