Gresik, Investigasi.today – Di tengah sorotan capaian pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Gresik memilih membawa pesan simbolik langsung ke jalan: penghargaan Adipura bukan sekadar plakat, melainkan hasil kerja sunyi pasukan kebersihan.
Jumat pagi itu, Bupati Fandi Akhmad Yani bersama Wakil Bupati Asluchul Alif memimpin langsung Kirab Adipura, bukan dari podium, tetapi dari atas becak listrik yang bergerak perlahan dari Gelora Joko Samudro menuju Wahana Ekspresi Poesponegoro.
Di barisan terdepan: para petugas kebersihan. Bukan pejabat.
Langkah ini menjadi penegasan politik simbolik — bahwa keberhasilan Gresik meraih Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup tidak lahir dari ruang rapat, tetapi dari kerja lapangan yang selama ini nyaris tak terlihat.
Penghargaan yang Tidak Berdiri Sendiri
Gresik masuk dalam 35 daerah yang dinilai berhasil membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun di balik angka itu, pemerintah daerah mengakui bahwa fondasi utama keberhasilan terletak pada perubahan pendekatan: sampah tidak lagi diposisikan sebagai beban, melainkan sebagai sumber energi.
Melalui pengolahan menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), limbah kota kini disinergikan dengan industri — khususnya bersama PT Semen Indonesia sebagai pengguna energi alternatif pengganti batu bara.
Model ini mengubah narasi: dari sekadar bersih menuju transisi energi.
Insentif dan Disiplin Sosial
Kirab ini juga menjadi panggung distribusi empat unit motor pengangkut sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup — sebuah reward yang tidak diberikan merata, tetapi berbasis kinerja.
• Desa Randuboto mendapat apresiasi atas gerakan biopori wajib di tiap rumah — bahkan diperkuat dengan sanksi sosial berupa penundaan bantuan bagi warga yang tidak menjalankan.
• Kelurahan Sukorame dinobatkan sebagai Proklim terbaik karena konsistensi menjaga lingkungan.
• Sektor pesantren juga masuk radar:
• Pondok Pesantren Ihyaul Ulum diapresiasi atas pengelolaan sampah anorganik.
• Pondok Pesantren Darut Taqwa Suci mendapat dukungan tambahan untuk penguatan sistem pengelolaan internal.
Pendekatan ini memperlihatkan pola baru: kebersihan tidak hanya dirayakan, tetapi diikat dengan insentif dan konsekuensi.
Dari Kirab ke Kebijakan
Di balik seremoni, Bupati Yani melempar wacana strategis: penerapan deposit refund system untuk botol plastik — skema yang secara ekonomi memaksa perubahan perilaku masyarakat melalui insentif pengembalian uang.
Lebih jauh, kawasan industri di Gresik juga didorong untuk tidak lagi bergantung pada sistem pemerintah semata, tetapi membangun pengelolaan sampah mandiri sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan.
Pesannya jelas:
pengelolaan sampah bukan proyek pemerintah — melainkan kontrak sosial.
Kirab Adipura tahun ini mungkin tampak sebagai parade. Namun di balik iring-iringan itu, ada pesan yang lebih keras:
Jika sistem kolaboratif ini gagal dijaga, maka penghargaan hari ini bisa berubah menjadi sekadar catatan seremoni di masa depan. (Ink)
