Gresik, Investigasi.today — Pemerintah Kabupaten Gresik tidak main-main dalam mendorong transformasi digital birokrasi. Lewat kolaborasi strategis dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, sebanyak 1.338 aparatur sipil negara (ASN) digembleng dalam Government Transformation Academy (GTA) 2026—program pelatihan berskala nasional untuk mempercepat lahirnya birokrasi modern, adaptif, dan berbasis data.
Pelatihan resmi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, di Kantor Bupati Gresik, Senin (4/5). Program ini berlangsung selama lima hari (4–8 Mei 2026) dengan skema blended learning—menggabungkan pembelajaran daring dan luring—yang mengupas isu-isu krusial seperti SPBE, digital mindset, pengambilan keputusan berbasis data, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Namun bukan sekadar pelatihan teknis. Fokus utamanya jelas: membongkar cara kerja lama birokrasi dan menggantinya dengan sistem yang lebih cepat, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sekda Gresik menegaskan, penguatan kapasitas digital ASN kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. “Transformasi digital tidak cukup berhenti pada penggunaan teknologi. Yang kita ubah adalah cara berpikir dan budaya kerja birokrasi,” tegasnya.
Gresik sendiri menunjukkan tren progresif dalam digitalisasi pemerintahan. Sepanjang 2025, sebanyak 6.667 peserta berhasil dijangkau melalui skema pembelajaran hybrid—rekor tertinggi sejauh ini. Tahun 2026, targetnya lebih ambisius: melampaui capaian tersebut sekaligus memperdalam kualitas implementasi.
Tak hanya itu, skor implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gresik juga melonjak signifikan, mencapai 4,6 dari skala 5 pada penilaian mandiri 2025. Angka ini menempatkan Gresik di jalur cepat menuju Pemerintahan Digital Modern.
“Fokus kita ke depan bukan sekadar digitalisasi, tapi memastikan setiap sistem yang dibangun menghasilkan dampak konkret—mulai dari pengentasan kemiskinan, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, hingga penguatan ekonomi daerah,” lanjut Washil.
Integrasi data lintas perangkat daerah yang telah dibangun dalam tiga tahun terakhir terbukti menjadi kunci ketepatan sasaran program-program strategis. Di sinilah peran ASN dengan kompetensi digital kuat menjadi krusial—terutama dalam merancang dan mengelola proses bisnis pemerintahan yang efisien.
ASN pun didorong untuk tidak gagap teknologi. Penguasaan platform seperti SRIKANDI, kemampuan analisis data, hingga pemanfaatan AI secara produktif menjadi standar baru.
Sementara itu, Plt Kepala Balai Pelatihan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Bagus Winarko, menegaskan bahwa GTA merupakan bagian dari program nasional Digital Talent Scholarship—inisiatif besar pemerintah dalam mencetak talenta digital unggul.
“Program ini tidak hanya untuk ASN. Kami membuka akses seluas-luasnya bagi pelajar, mahasiswa, profesional, hingga masyarakat umum,” jelasnya.
Beragam pelatihan strategis tersedia, mulai dari Artificial Intelligence, Cyber Security, Cloud Computing, hingga Data Analytics—lengkap dengan sertifikasi nasional dan internasional secara gratis. Program ini juga didukung raksasa teknologi global seperti Microsoft, Google, dan Huawei.
Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan platform Deploy sebagai bank data talenta digital tersertifikasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri.
“Ini bukan sekadar pelatihan. Ini ekosistem. Dari belajar, tersertifikasi, hingga terserap ke dunia kerja,” pungkas Bagus.
Dengan langkah agresif ini, Gresik tidak hanya mengejar ketertinggalan—tapi bersiap menjadi salah satu model percepatan transformasi digital pemerintahan di tingkat nasional. (Ink)
