Gresik, Investigasi.today – Pemerintah pusat mulai memperlihatkan arah baru penanganan kawasan kumuh yang tidak lagi berhenti pada pembangunan fisik semata. Kabupaten Gresik dipilih menjadi salah satu etalase nasional implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (TPPKT), saat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan kawasan hasil penataan di Dusun Karangtumpuk, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Sabtu (1/8/2026).
Dalam kunjungan yang didampingi Khofifah Indar Parawansa dan Fandi Akhmad Yani, AHY menegaskan bahwa persoalan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral. Menurutnya, keberhasilan penataan kawasan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.
Di atas lahan sekitar tujuh hektare, sebanyak 166 rumah dibangun dan direnovasi melalui skema DAK TPPKT 2025. Program tersebut tidak hanya menghadirkan rumah layak huni, tetapi juga membangun ekosistem permukiman yang sehat melalui penyediaan jaringan air bersih, sistem drainase, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tandon air, hingga peningkatan kualitas jalan lingkungan.
“Pembangunan ini merupakan kolaborasi pentahelix. Ada keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah, dunia usaha seperti Pakuwon Group, serta Habitat Indonesia,” ujar AHY.
Menurut AHY, penyediaan hunian yang sehat merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tanpa lingkungan yang layak, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat akan sulit tumbuh secara berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi semakin relevan bagi masyarakat Desa Campurejo yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan rentan terhadap kondisi lingkungan pesisir.
“Sebelum berbicara mengenai produktivitas dan kualitas hidup, masyarakat harus memiliki rumah yang sehat, aman, dan nyaman,” tegasnya.
AHY menambahkan, penataan kawasan di Gresik menjadi bagian dari agenda nasional pemerintah untuk mengurangi ribuan kawasan kumuh di Indonesia secara bertahap.
“Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan kawasan permukiman yang lebih layak,” katanya.
Gresik Perluas Model Penataan Kawasan
Bupati Fandi Akhmad Yani menjelaskan, Desa Campurejo menjadi lokasi kedua pelaksanaan DAK TPPKT di Kabupaten Gresik setelah keberhasilan program serupa di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu.
Menurutnya, pendekatan yang diterapkan bukan sekadar membangun rumah, melainkan memperbaiki keseluruhan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan sampah berbasis TPS 3R, sanitasi, drainase, hingga akses air bersih.
“Pemerintah ingin memastikan penataan kawasan tidak berhenti pada perubahan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga,” ujar Yani.
Ia menambahkan, skema pembiayaan hunian juga dirancang agar sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir melalui sistem angsuran yang fleksibel hingga delapan sampai sepuluh tahun. Bahkan, sebagian penerima manfaat telah berhasil melunasi kewajibannya.
Dampak Nyata Bagi Warga
Bagi Imam Bashori (48), seorang nelayan penerima manfaat program, perubahan tersebut dirasakan secara langsung.
Sebelumnya ia bersama istri dan anaknya tinggal di rumah mertua dengan kondisi atap yang bocor setiap musim hujan.
Kini, setelah memperoleh rumah hasil program DAK TPPKT, keluarganya dapat tinggal di hunian yang lebih sehat, aman, dan nyaman.
“Sekarang rumah saya sudah tidak bocor lagi kalau hujan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah atas kepeduliannya,” ujar Imam.
Penataan kawasan Campurejo menjadi bukti bahwa penanganan permukiman kumuh dapat menghasilkan dampak sosial yang lebih luas ketika dilakukan secara terpadu. Tidak hanya memperbaiki kualitas rumah, tetapi juga meningkatkan kesehatan lingkungan, mengurangi kerentanan masyarakat, serta membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi di kawasan pesisir.
Dengan model kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi nonpemerintah, Gresik kini menjadi salah satu contoh implementasi penataan permukiman terpadu yang berpotensi direplikasi di berbagai daerah dalam upaya pemerintah menuntaskan ribuan kawasan kumuh di Indonesia. (Ink)
