Gus Yani soroti kewenangan pengelolaan SMA, SMK dan SLB di tengah tuntutan percepatan pendidikan vokasi agar SDM lokal tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
GRESIK, Investigasi.today – Industrialisasi Kabupaten Gresik bergerak jauh lebih cepat dibanding kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal. Di tengah investasi yang telah menembus sekitar Rp116 triliun dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja hingga 200 ribu orang pada 2036, muncul pertanyaan krusial: siapa yang memastikan anak-anak Gresik benar-benar menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan industri?
Pertanyaan itulah yang mengemuka dalam Simposium Nasional bertema “Revitalisasi Sekolah Menuju Gresik Berkarya” di Aula Mandala Bhakti Praja Kantor Pemkab Gresik, Selasa (8/9/2026).
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani secara terbuka menyoroti salah satu persoalan mendasar yang selama ini membatasi ruang intervensi pemerintah daerah, yakni pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam regulasi tersebut, pengelolaan SMA, SMK, dan SLB berada pada kewenangan pemerintah provinsi.
Bagi Gus Yani, kondisi tersebut menjadi persoalan strategis ketika pemerintah kabupaten dituntut bertanggung jawab terhadap pembangunan SDM dan penyerapan tenaga kerja di wilayahnya, sementara kewenangan langsung terhadap pendidikan menengah berada di tingkat provinsi.
“Kami di tingkat kabupaten ingin bertanggung jawab penuh atas masyarakat kami sendiri. Harapannya, regulasi dalam UU 23 Tahun 2014 bisa ditinjau kembali, sehingga kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB dikembalikan ke pemerintah daerah,” ujar Gus Yani.
Investasi Melonjak, Kebutuhan Talenta Ikut Meledak
Persoalannya bukan sekadar soal siapa yang mengelola sekolah.
Di Gresik, kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil tengah bergerak seiring ekspansi kawasan industri dan investasi.
Di KEK Gresik, misalnya, terdapat 33 industri. Sebanyak 18 industri telah beroperasi, delapan industri sedang dalam pembangunan konstruksi, dan tujuh lainnya masih dalam progres pembangunan.
Nilai investasi hingga kuartal II 2026 mencapai sekitar Rp114,4 triliun. Jika ditambahkan investasi yang telah masuk sebelum kawasan ditetapkan sebagai KEK sekitar Rp5 triliun, total investasi yang terkait kawasan tersebut mencapai sekitar Rp116 triliun.
Lebih besar lagi adalah proyeksi kebutuhan tenaga kerjanya.
Saat pendirian kawasan, KEK Gresik diproyeksikan mampu menyerap sekitar 42 ribu tenaga kerja dalam lima tahun. Bahkan, kebutuhan tersebut diperkirakan melonjak hingga sekitar 200 ribu tenaga kerja pada 2036.
Angka tersebut sekaligus menjadi alarm bagi dunia pendidikan.
Sebab, jika sekolah vokasi tidak mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri, pertumbuhan investasi berpotensi tidak sepenuhnya dinikmati tenaga kerja lokal.
Industri tumbuh. Lapangan kerja tersedia. Tetapi pertanyaan besarnya: apakah lulusan Gresik memiliki kompetensi untuk mengisinya?
Jangan Sampai Anak Gresik Hanya Jadi Penonton
Gus Yani menegaskan, pendidikan vokasi harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama untuk memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung dari industrialisasi.
Menurutnya, lulusan SMK tidak cukup hanya membawa ijazah. Mereka harus memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja.
“Padahal, Pemkab Gresik memiliki visi besar untuk melahirkan lulusan SMA yang kompetitif agar mampu menembus perguruan tinggi favorit nasional. Di sisi lain, standardisasi kompetensi lulusan SMK juga menjadi perhatian utama agar para pemuda Gresik tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya industrialisasi daerah,” tegasnya.
Menurut Gus Yani, apabila kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB berada lebih dekat dengan pemerintah daerah, intervensi terhadap kebutuhan pendidikan lokal dapat dilakukan secara lebih terarah.
Mulai dari pemenuhan fasilitas sekolah, penyelarasan program pendidikan dengan kebutuhan industri, penguatan kompetensi siswa, hingga pengawalan lulusan SMA menuju perguruan tinggi.
“Kegiatan ini penting dan harus berkelanjutan. Langkah strategis ini diambil guna menyelaraskan kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja modern yang dinamis di wilayah Gresik,” katanya.
Industri: Jangan Cetak Lulusan yang Hanya Punya Ijazah
Persoalan kesiapan SDM juga ditegaskan External Relation KEK Gresik, Rr Ayu Yayuk Dwi Hastuti.
Menurutnya, pertumbuhan investasi otomatis menciptakan permintaan baru terhadap kompetensi, produktivitas, dan budaya kerja.
Karena itu, hubungan antara sekolah vokasi dan industri tidak boleh berhenti pada seremoni kerja sama.
“Dunia vokasi dan industri menjadi satu mata rantai yang harus saling mendukung,” ujarnya.
Menurut Rr Ayu, kebutuhan industri harus diterjemahkan menjadi standar kompetensi yang jelas bagi lulusan.
Artinya, sekolah harus mengetahui tenaga seperti apa yang akan dibutuhkan industri, sementara industri harus ikut memberi gambaran konkret mengenai kompetensi yang harus dimiliki calon pekerja.
“Investasi menciptakan permintaan baru atas kompetensi, produktivitas dan budaya kerja. Dunia vokasi bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan talenta dunia industri,” katanya.
Kebutuhan tersebut semakin spesifik. Sejumlah sektor industri di KEK Gresik membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian di bidang metal, energi, logistik, kimia hingga elektronika.
Di sinilah revitalisasi sekolah vokasi diuji.
Revitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung, pengadaan peralatan atau pembaruan fasilitas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kompetensi lulusan benar-benar kompatibel dengan kebutuhan industri.
Magang dan Kompetensi Guru Jadi Titik Lemah
Rr Ayu juga menyoroti persoalan pengalaman siswa.
Tidak semua lulusan memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi ritme dan budaya kerja industri setelah menyelesaikan pendidikan.
Karena itu, kesempatan magang dan praktik kerja lapangan (PKL) perlu diperluas.
Melalui pengalaman langsung di industri, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengenal standar kerja, disiplin, keselamatan kerja, budaya perusahaan hingga teknologi yang digunakan di lapangan.
Persoalan lain adalah kompetensi guru.
Guru vokasi dituntut tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh bertahun-tahun sebelumnya. Mereka harus terus memperbarui kemampuan agar materi yang diajarkan tidak tertinggal dibanding perkembangan teknologi industri.
Kolaborasi sekolah dan industri karena itu harus dimulai jauh sebelum siswa lulus.
Mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja, penyusunan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas praktik hingga penempatan siswa untuk magang.
Jangan Sampai Investasi Besar, Tenaga Kerja Didatangkan dari Luar
Besarnya investasi di Gresik membawa peluang sekaligus tantangan.
Jika kebutuhan tenaga kerja terus meningkat sementara kompetensi SDM lokal tidak dipersiapkan sejak bangku sekolah, maka terdapat risiko terbentuknya kesenjangan antara lapangan kerja yang tersedia dan tenaga kerja lokal yang mampu mengisinya.
Pada titik inilah revitalisasi sekolah vokasi tidak lagi sekadar urusan pendidikan.
Ini menyangkut kebijakan ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, dan masa depan generasi muda Gresik.
Pemkab Gresik menginginkan industrialisasi memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal. Karena itu, sekolah vokasi harus mampu menjadi pemasok talenta bagi industri yang berkembang pesat.
“Harapan kami di industri, dunia pendidikan memberi lulusan atau SDM siap kerja yang memiliki kompetensi,” kata Rr Ayu.
Gus Yani pun mendorong seluruh elemen pendidikan, mulai tenaga pendidik, yayasan hingga manajemen sekolah, untuk terus melakukan peningkatan kapasitas.
Sebab, era digitalisasi dan perubahan teknologi industri bergerak cepat. Sekolah yang tidak ikut berubah berpotensi melahirkan lulusan yang kompetensinya sudah tidak relevan ketika memasuki dunia kerja.
Simposium tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dr. Suko Widodo, M.Si. dari Pusat Studi Transformasi Sosial UNAIR, Rr Ayu Yayuk Dwi Hastuti selaku External Relation & SEZ Director, Mochamad Kharis, S.T., M.MT. dari PT Kawasan Industri Gresik, Irawan Agustiar, S.T., M.T. dari PT Maspion Industrial Estate, serta praktisi pendidikan lainnya.
Turut hadir Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Gresik Eko Agus Suwandi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Hariyanto.
Pada akhirnya, persoalan yang dihadapi Gresik bukan lagi sekadar berapa besar investasi yang masuk, tetapi seberapa besar masyarakat lokal mampu mengambil manfaat dari investasi tersebut.
Dengan proyeksi kebutuhan hingga 200 ribu tenaga kerja, revitalisasi sekolah vokasi menjadi pertaruhan.
Jika sekolah mampu bergerak lebih cepat dari industri, anak-anak Gresik bisa menjadi pemain utama. Namun jika pendidikan tertinggal, bukan tidak mungkin industri tumbuh di tanah Gresik sementara talenta yang mengisinya justru datang dari luar daerah.
Di titik itulah, tuntutan untuk menyelaraskan kewenangan, pendidikan vokasi dan kebutuhan industri menjadi semakin relevan. Gresik Berkarya tidak cukup hanya dengan menghadirkan lapangan kerja. Gresik juga harus memastikan putra-putrinya memiliki kompetensi untuk merebut pekerjaan tersebut. (Ink)
