JAKARTA, investigasi.today – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo, memaparkan model penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dalam forum internasional Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Ritz Carlton Hotel Jakarta, Selasa (10/7).
Pada acara yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI,Jusuf Kalla, Pakde Karwo menjelaskan, untuk mewujudkan proyek SPAM Umbulan yang menelan biaya sebesar Rp. 2,05 triliun ini, pihaknya menggunakan metode KPBU atau public private partnership dengan melibatkan pemerintah pusat dan pihak swasta.
“Keterlibatan pihak swasta ini sebagai solusi keterbatasan anggaran pemerintah karena government spending kita terbatas, yakni hanya 7,79%. Jadi ini financial engineering, skema pembiayaan baru dalam rangka pembangunan. Sebab pemerintah tidak bisa sepenuhnya membiayai dana sebesar Rp. 2,05 triliun itu” ujarnya.
Pakde Karwo menambahkan, skema pembiayaan untuk kebutuhan Rp. 2,05 triliun itu adalah sebesar Rp. 818,01 milyar yang dibiayai oleh Menteri Keuangan melalui Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Funding), kemudian Rp. 369,59 milyar dari badan usaha swasta, dan sisanya Rp. 862,4 milyar dari pinjaman (loan) ke perbankan.
“Dengan skema ini, maka dihasilkan harga air yang sangat terjangkau di masyarakat, yakni Rp. 5.280/m3. Tentu ini memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyediakan air minum yang sesuai kemampuan beli rakyat. Kami optimis proyek ini akan selesai pada bulan Juli 2019” tambahnya.
*Air Umbulan Layani 1,3 Juta Masyarakat*
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan, jika proyek SPAM Umbulan rampung, maka air tersebut dapat melayani kebutuhan air minum yang sehat dan jernih bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya.
Ditambahkannya, proyek SPAM Umbulan ini mempunyai kapasitas sebesar 4.000 liter/detik dengan kualitas air terbaik nomor dua di dunia. Dengan keberhasilan proyek ini, dirinya makin termotivasi untuk mewujudkan proyek pembangunan-pembangunan lainnya dengan metode PPP.
“Kami akan terus menggali kemungkinan kerjasama model PPP ini di proyek-proyek lainnya. Seperti rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, pelabuhan di Probolinggo, dan proyek lainnya.” pungkasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka acara IDF, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, IDF menjadi forum yang tepat bagi pemerintah daerah untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun daerah sesuai potensinya masing-masing. Salah satu daerah yang layak menjadi inspirasi adalah Jawa Timur, yang telah sukses membangun sektor industri.
“Jawa Timur berkembang dengan bagus di bidang industri. Ini karena Jatim mampu memanfaatkan potensi dan sumber dayanya dengan baik untuk membangun industri, yakni jumlah penduduk dan tingkat konsumsi yang besar. Silahkan provinsi lain, untuk belajar kepada Jatim bagaimana memajukan industri” katanya.
Di sisi lain, lanjut Wapres Jusuf Kalla, provinsi lain seperti Kalimantan dan Sumatera, juga memliliki potensi yang berbeda. Contohnya potensi hasil perkebunan, seperti sawit di Sumatera, serta pertambangan dan perkebunan di Kalimantan. “Silahkan belajar membangun hasil perkebunan dari Kalimantan dan Sumatera” lanjutnya.
Saling belajar itulah, imbuh Wapres Jusuf Kalla, menjadi kekuatan bangsa ini. Sebab sejak adanya otonomi daerah, masing-masing daerah punya ide, inovasi, dan cara tersendiri untuk memajukan wilayahnya. Dengan saling belajar, diharapkan adanya transfer ilmu dan pengalaman yang berpotensi bisa diterapkan di daerah lain.
“Ide dan inspirasi dari masing-masing daerah perlu menjadi pembelajaran secara nasional. Ini penting agar kita sadar bahwa bangsa ini adalah satu. Dan disini kita bicara untuk mengatasi kesenjangan antar daerah. Jadi kita harus bersatu untuk saling menginspirasi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia” imbuhnya.
Pembicara lain yang tampil bersama dengan Gubernur Soekarwo pada sesi high level meeting di acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menpan RB Asman Abnur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. (*/Kamajaya)
