Foto ilustrasi
SURABAYA, Investigasi.Today – Dalam waktu singkat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyelesaikan hasil audit yang dilakukan kepada SMP-SMP Swasta terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana BOPDA dari APBD.
“Dari hasil audit kita, ternyata dana BOPDA yang didistribusikan tidak langsung masuk ke sekolah-sekolah, melainkan masuk ke rekening yayasan,” kata Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, Rabu (29/8) kemarin.
Namun anehnya Pemkot Surabaya tidak meneruskan adanya dugaan penyelewengan dana BOPDA tersebut hingga ke ranah hukum seperti yang dikatakan Walikota Tri Rismaharini beberapa waktu lalu.
Pemkot Surabaya berkeinginan menempuh jalur damai tanpa menyalahkan siapapun terkait masalah tersebut.
“Justru kami akan mengajak para pihak yang terkait untuk duduk bersama, tentunya dengan Bu Wali Kota juga, kami akan ajak mereka untuk memecahkan masalah yang ada dan juga apa saja yang menjadi keluh kesah mereka” jelas Wisnu.
Seperti ramai diberitakan, temuan adanya dugaan penyelewengan dana BOPDA ini bermula dari kunjungan Wali Kota Tri Rismaharini yang menemukan sejumlah siswa SMP putus sekolah. Dia menemukan fakta itu ketika berkunjung ke kawasan eks-lokalisasi Dolly.
Katanya, mereka berhenti sekolah karena menunggak SPP. Atas temuan itu, Risma lalu melunasi pembayaran jumlah SPP yang berfariasi antara Rp. 525 ribu hingga Rp. 800 ribu.
Tidak berhenti disana, Wali Kota sarat prestasi ini pun lantas melaporkan temuannya kepada Inspektorat Surabaya. Bahkan rencananya Walikota yang terkenal tegas tersebut menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan.
Teks foto ; Politisi Nasdem, Vincensius Away
Pasalnya, Ia menganggap sudah menyalurkan dana BOPDA ke semua sekolah. Baik sekolah swasta maupun negeri.
“Kalau sekarang ada anak mau sekolah tapi ditolak karena alasan biaya, terus ke mana BOPDA-nya. KPK harus telusuri itu,” cetus Wali Kota Risma beberapa waktu lalu.
Namun sayangnya upaya audit atas penggunaan dana BOPDA di sekolah SMP Swasta oleh Inspektorat Kota Surabaya mendapat tanggapan berbeda dari legislator Partai Nasdem, Vincensius Awey.
Menurutnya menjadi tidak bijak ketika sekolah-sekolah swasta yang memperjuangkan masa depan sekolah mereka justru diancam dengan upaya audit semacam itu.
“ Masalahnya kan dari ketika guru-guru sekolah swasta mempersoalkan pelaksanaan PPDB yang melanggar ketentuan Perwali 47 / 2013 khususnya soal kuota mitra warga namun bukannya duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada, malahan balik menyerang perjuangan sekolah swasta dengan menurunkan inspektorat untuk mengaudit ,” kesal Awey.
Awey juga menyayangkan ketika pemeriksaan sedang berlangsung, pihak Pemkot Surabaya sudah melempar ke media bahwa ada dugaan penyimpangan Bopda dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun memeriksa yang menurutnya hanyalah pengalihan isu.
Awey juga menyebut seharusnya Wali kota Tri Rismaharini hadir memberikan solusi, bukannya balik menyerang seperti ini.
“ Saya pikir cara yang dipertontonkan walikota seperti ini sungguh tidak bijak,” tegasnya. (Ink)
