Rakor Forkopimda dan Forkopimca se-Kabupaten Mojokerto Perkokoh Tiga Pilar dan Trisula Pembangunan

Mojokerto Investigasitop.com- Wakil Bupati Mojokerto,
Pungkasiadi, mengutip amanat Kapolri yang menganalogikan bahwa 1000 kasus
tindak kriminal, tidak sebanding dengan satu konflik sosial yang berdampak luar
biasa. Hal tersebut Ia sampaikan dalam sambutannya, kala memimpin Rakor Forkopimda
dan Forkopimca (Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum
Koordinasi Pimpinan Kecamatan), Jumat 26 Mei 2017 pagi di ruang Satya Bina
Karya.

“Kapolri mengatakan misalnya terjadi 100-1000 kasus
curanmor, bukan hal yang besar jika dibanding pecahnya satu konflik sosial yang
dampaknya bisa melebar ke semua aspek. 

Hal ini harus dicegah dengan memperkokoh
tiga pilar (Bintara Pembina Desa, Babinkamtibmas dan Pemerintah Desa) serta
Trisula Pembangunan (tokoh agama, tokoh masyarakat serta TNI/Polri),” ujar
Pung.

Pung juga menambahkan bahwa Jawa Timur (termasuk di
dalamnya wilayah Kabupaten Mojokerto), merupakan central of grafity bagi
Indonesia Timur. Artinya, jika keamanan di Jawa Timur terjaga stabilitasnya,
maka akan berdampak pada kondisi Indonesia khususnya bagian timur. Pung
menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur, terlebih menghadapi Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur mendatang, untuk menjaga kerukunan dan stabilitas keamanan

“Agenda politik Jawa Timur di tahun 2018 adalah
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa bakti 2019-2024. Tentu akan
membawa dampak baik langsung maupun tak langsung. Saya imbau kepada masyarakat
Kabupaten Mojokerto khususnya, untuk menjaga kerukunan dan stabilitas
keamanan,” tekan Pung.

Perlu diketahui bahwa rakor ini, merupakan tindak
lanjut dari Rakor Forkopimda Provinsi bersama Forkopimda Kabupaten/Kota se-Jawa
Timur pada 22 Mei lalu di Surabaya. Rakor tersebut merespon perintah Presiden
Joko Widodo, tentang indikasi akan munculnya konflik sosial akibat tindakan
sebagian masyarakat (ormas) Indonesia yang mempermasalahkan ideologi Pancasila
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kapolresta Mojokerto, AKBP Puji Hendro, dalam acara
ini menyampaikan penekanan akan pentingnya menghindari primordialisme (sikap
kesukuan yang berlebihan dan terlalu membanggakan asal-usul, ras atau
kepercayaannya merupakan yang terbaik). Sikap intoleransi, demokrasi kebablasan
serta bersikap tidak dewasa atas keanekaragaman sosial kultural.

“Sikap Primordialisme, intoleransi, demokrasi di luar
batas dan kurang menghargai keanekaragaman merupakan sesuatu yang harus dibuang
jauh. Karena dari sifat dan sikap seperti ini, mampu memicu gesekan dan konflik
sosial. Tindakan radikal kelompok ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) dan
Abu Sayyaf, telah mengancam stabilitas negara tetangga kita yakni Filipina
contohnya. Hal ini patut menjadi alarm kewaspadaan kita untuk bersatu,” tutur
Pudji Hendro.

Hal senada juga dilontarkan Kapolres Mojokerto, AKBP
Rachmad Iswan Nusi, Ia menambahkan agar masyarakat tidak mudah termakan
berita-berita bohong atau hoax terutama yang berbasis media daring (dalam
jaringan).

“Seperti yang
sudah diungkapkan Bapak Kapolresta Mojokerto, sikap primordialisme, intolerant
dan upaya menggoyang dasar negara yakni Pancasila dengan menyerukan kebencian
dan hasutan oleh sebagian kelompok tertentu, merupakan hal yang harus dilawan
dengan persatuan. Ancaman teror yang mengglobal dewasa ini, harus diatasi
dengan koordinasi dan komunikasi semua element. Tidak mudah percaya
berita-berita bohong akan sangat membantu menstabilkan suasana agar kondusif,”
papar Rachmad Iswan Nusi.

Lain halnya dengan Komandan Kodim 0815 Mojokerto,
Letkol Czi Budi Pamudji, dalam sambutannya Ia menekankan pentingnya menjaga
stabilitas dimulai dari lingkungan sendiri. Ia mengajak semua elemen untuk
bersatu menjaga stabilitas di daerah, agar tidak terimbas dengan euphoria
politik dengan bumbu isu SARA yang sempat menjadi perhatian pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kita cukupkan hingar-bingar politik (Pilgub DKI),
karena sangat menguras tenaga dan pikiran. Hendaknya kita mulai dari stabilitas
daerah kita sendiri, dengan memperkuat semua lapisan dari bawah hingga ke atas.
Tegakkan Poskamling di desa-desa, orang maupun kelompok-kelompok pendatang
hendaknya lapor dalam kurun waktu 1×24 jam. Kita ingin menciptakan lingkungan
kondusif dan damai. Stop berita bohong/hoax dan membagikannya dalam akun media
sosial. Ciptakan situasi kondusif, seperti kesepakatan yang sudah kita amini
dalam Rakor Forkopimda Provinsi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur,
yakni NKRI Harga Mati dan Loyalitas Tegak Lurus,” tegas Budi Pamudji.  

Di akhir rakor kali ini, wakil bupati membacakan
kesimpulan pernyataan sikap tindak lanjut perintah presiden bagi siapa saja
yang berupaya memecah belah NKRI. Antara lain, Forkopimda tidak ragu untuk
menindak segala bentuk ucapan dan tindakan mengganggu NKRI, Bhineka Tunggal
Ika, Pancasila dan menyalahi UUD 1945. TNI/Polri dan Pemerintah Daerah juga
mendorong sinergitas demi tercapainya rasa kebhinekaan di Kabupaten Mojokerto.

Hadir juga dalam acara ini Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Mojokerto, Lubis,  Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto,
Taufan Mandala, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Soewito.(ADV/Yanto).