Jakarta, Investigasitop.com- Berkaitan dengan adanya
kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI rupanya pemerintah mengambil tindakan
tegas. Terutama soal adanya pembubaran organisasi masyarakat yang satu ini.
kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI rupanya pemerintah mengambil tindakan
tegas. Terutama soal adanya pembubaran organisasi masyarakat yang satu ini.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik
Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan adanya pembubaran organisasi masyarakat
yang bisa dikenal HTI itu.
Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan adanya pembubaran organisasi masyarakat
yang bisa dikenal HTI itu.
Keputusan soal adanya pembubaran tersebut
diungkapkan setalah rapat yang diadakan secara terbatas. Rapat setingkat
menteri itu telah dilakukan oleh jajaran Kemeno Polhukam.
diungkapkan setalah rapat yang diadakan secara terbatas. Rapat setingkat
menteri itu telah dilakukan oleh jajaran Kemeno Polhukam.
Rapat terbatas itu juga dihadiri oleh Menkumham
Yasonna H. Laoly, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kemenko Pulhukam.
Yasonna H. Laoly, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kemenko Pulhukam.
Acara yang membahas soal rencana pembubaran Hizbut
Tahrir Indonesia itu telah dilangsungkan pada
Tahrir Indonesia itu telah dilangsungkan pada
Senin, 8 Mei 2017.Dan
hasilnya sudah langsung diumumkan oleh Wiranto kepada publik.
hasilnya sudah langsung diumumkan oleh Wiranto kepada publik.
Wiranto dalam rilis persnya menyebutkan jika
dalam rapat semua pihak mempertimbangkan soal rencana pembubaran. Selain itu
ada juga penyerapan aspirasi soal adanya ormas garis keras.
dalam rapat semua pihak mempertimbangkan soal rencana pembubaran. Selain itu
ada juga penyerapan aspirasi soal adanya ormas garis keras.
Terutama langkah tepat untuk melakukan pembubaran
terhadap HTI yang sudah muncul sejak bebrapa waktu lalu. Hasil
tersebut juga sesuai dengan permintaan dari Presiden Joko Widodo.
terhadap HTI yang sudah muncul sejak bebrapa waktu lalu. Hasil
tersebut juga sesuai dengan permintaan dari Presiden Joko Widodo.
Pasalnya Presiden Jokowi meminta agar sejumlah
ormas yang bersebrangan dengan Pancasila dapat diketahui. Oleh karena itu ada
pertemuan sejumlah menteri untuk membahas adanya permasalahan tersebut.
ormas yang bersebrangan dengan Pancasila dapat diketahui. Oleh karena itu ada
pertemuan sejumlah menteri untuk membahas adanya permasalahan tersebut.
Dari keterangan yang didapat Wiranto menilai jika
Hizbut Tahrir Indonesia
dianggap tak menjalankan peran baik guna melancarkan proses pembangunan.(Tiyo)
Hizbut Tahrir Indonesia
dianggap tak menjalankan peran baik guna melancarkan proses pembangunan.(Tiyo)
