APBD Sumenep Timpang, Ismail; Biaya Perjalanan Dinas Lebih Besar dari Belanja Modal

0

Sumenep, Investigasi.today – Banyak ketimpangan di APBD Sumenep yang dipicu karena belanja modal sebagai anggaran untuk kepentingan publik masih kalah dengan belanja biaya perjalanan dinas. Hal tersebut terungkap saat diskusi antara Sumenep Budget Centre (SBC), Direktur Fitra Surabaya, Ismail Amir.

Ismail Amir menilai tiap tahun di APBD Sumenep selalu ada ketimpangan alokasi anggaran. Seperti biaya perjalanan dinas alias biaya tidak langsung di APBD 2019 sebesar Rp 500 miliar lebih. Sedangkan, biaya belanja modal hanya Rp 400 miliar.

“Rp 2,5 triliun di APBD 2019, belanja untuk kepentingan masyarakat masih kalah dengan biaya perjalanan dinas,” ungkap pegiat anggaran ini.

Ismail juga menuturkan terjadi kejanggalan pada Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di APBD Sumenep. Setiap tahun selalu ada kenaikan dan itu terjadi sejak 2014 hingga 2018.
Rinciannya; pada APBD 2014, Silpa mencapai Rp 275 M, APBD 2015 sebesar Rp 291 M, APBD 2016 sebanyak Rp 287 M dan APBD 2017 Rp 404 M sedangkan di APBD 2018, mencapai Rp 486 miliar.

“Untuk Silpa APBD 2018 yang mencolok adalah pengembalian gaji pegawai,” terangnya.

Ismail mengungkapkan Silpa itu dititipkan ke sejumlah bank dalam bentuk deposito. “Tersebar di sejumlah bank. Seperti Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri dan bunga deposito Silpa 2018 mencapai Rp 32 miliar,” tandasnya.

Dalam diskusi tersebut, pegiat anggaran ini tidak hanya membedah APBD selama lima tahun, dia juga membedah RPJMD Sumenep 2016-2021 dan juga menemukan beberapa kejanggalan.

Target pertumbuhan pembangunan infrastruktur di kepulauan selama 5 tahun hanya meningkat 4 persen, angka kematian ibu melahirkan juga terlihat meningkat, bukan menurun.
“Seharusnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan ditarget menurun, bukan meningkat. Target pertumbuhan pembangunan di kepulauan juga terlalu kecil, padahal dana nganggur dalam bentuk Silpa tergolong besar,” tuturnya.

Terkait beberapa temuan tersebut, Direktur Sumenep Budget Centre (SBC), Ahmad Zaini menghimbau kepada para stakeholder agar lebih serius mengawal alokasi APBD Sumenep demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pada pertengahan Juli nanti, SBC akan melakukan audiensi dengan Bupati dan Sekda,” ungkapnya. (Fathor)