Saturday, July 13, 2024
HomeBerita BaruJatimBahas Program Kerja Pemerintah, DPRD Gresik: Harus Selaras dengan Tema Pembangunan 2024

Bahas Program Kerja Pemerintah, DPRD Gresik: Harus Selaras dengan Tema Pembangunan 2024

Abdullah Hamdi

Gresik, Investigasi.today – Rancangan APBD (R-APBD) 2024 terus dibahas DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Gresik.

Bahkan seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya (PU) terhadap nota R-APBD, yang telah disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu.

Sejumlah fraksi menyatakan sepakat, dengan tema pembangunan 2024, yaitu Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang Didukung Digitalisasi Ekonomi, dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

“Kami berharap, segala jenis alokasi anggaran pada 2024 benar-benar dikonsentrasikan untuk menjawab permasalahan sebagaimana tematik yang telah dirancang tersebut,” ujar anggota Fraksi PKB Abdullah Hamdi.

Politikus asal Kecamatan Menganti ini menyebut, industri ramah lingkungan memerlukan pengawasan ketat dalam hal perizinan dan penegakan peraturan serta peningkatan alokasi anggaran dan peningkatan peran khususnya dinas yang menangani soal lingkungan hidup.

“Pembangunan dan pengelolaan sampah serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur penanganan limbah industri, seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam mata anggaran tahun 2024,” terangnya.

Hamdi juga menyoroti soal penyiapan SDM yang unggul dan berdaya saing. Karena sebenarnya, tema ini sudah menjadi tema pembangunan pada tahun 2023.

Namun sayangnya, setelah mengikuti berbagai pembahasan pada tahun
2023 ternyata tema penyiapan SDM yang unggul dan berdaya saing hanyalah angan-angan belaka.

“Sehingga kami harap betul pada tahun 2024, pemerintah benar-benar mengalokasikan anggaran maksimal soal kesiapan SDM untuk bersaing di era industrialisasi yang sedang massif pada beberapa tahun terakhir ini,” ungkapnya.

Sementara politikus Mochamad Zaifudin, menyoroti pendapatan direncanakan Rp 3,636 triliun dan belanja Rp 3,605 triliun sehingga diperkirakan surplus Rp 31 miliar.

“Namun anehnya, saat pembahasan Tim Anggaran justru menyampaikan Belanja Daerah mengalami kenaikan Rp 305 miliar,” kata anggota Fraksi Gerindra.

Menurut dia, kesimpangsiuran data ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menghitung kebutuhan anggaran pada 2024.

Untuk itu, pihaknya mempertanyakan rincian sejumlah anggaran. Mulai belanja kurang bayar 2023 sebesar Rp 75 miliar hingga penambahan anggaran untuk THL Tenaga Honorer Lepas).

“Kami minta data jumlah THL tahun 2022 dan 2023,” ungkapnya. (Ink)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -


Most Popular