Bahas Ranperda Tahap Pertama, DPRD Gresik Bentuk Tiga Pansus

0

Teks foto : Abdul Hamid (Ketua DPRD) dan M. Syafi’ AM ( Wakil Ketua DPRD) saat jumpa pers

GRESIK, investigasi.today – DPRD Kabupaten Gresik saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahap pertama. Untuk delapan Ranperda di tahap pertama ini dibentuk tiga Panitia Khusus (Pansus).

“Setahun kita canangkan dua kali pembahasan Ranperda. Kali ini tahap pertama,” ujar M. Syafi’ AM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik saat jumpa pers, Senin (14/5) lalu.

Rincian Ranperda yang dibahas antara lain, lima Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Gresik, dan tiga Ranperda prakarsa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

“Untuk melakukan pembahasan dibentuk tiga Pansus berdasarkan Rapat Paripurna,” tandas politisi PKB tersebut.

Pansus I membahas tiga Ranpeda. Pertama, Ranperda perubahan Perda 5/2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

“Substansi perubahan, dihapusnya retribusi izin gangguan. Dengan demikian ada legalitas, tidak akan dipungut lagi izin gangguan. Mulai tahun ini sudah dikosongkan target retribusi itu di PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tahun sebelumnya di atas Rp10 miliar. Perda itu usulan dari Pemkab,” terangnya.

Pengurusan izin gangguannya tetap, ini untuk melindungi masyarakat. Tapi retribusinya dinolkan untuk menarik investasi ke Gresik.

Ranperda kedua, tentang Perubahan Perda 7/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaann (PBBP2). Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD. Materinya penyesuaian tarif NJOP sesuai zona.

“Pendapatan PBB selama ini antara Rp 80 Miliar, dengan adanya perubahan ini, bisa naik 20 sampai 30 persen. Sehingga bisa tembus di angka Rp 100 miliar lebih,” ungkapnya.

“Tidak semua PBB naik. Disesuaikan dengan zonasinya,” imbuh Syafi’.

Ketiga, Ranperda yang dibahas Pansus I adalah Perizinan Usaha Tempat Makan. Ranperda ini hasil inisiatif DPRD Gresik.

Sedangkan, Pansus II membahas dua Ranperda. Ranperda perubahan Perda 8/2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik. Ranperda ini usulan Pemkab.

“Pendapat DPRD disinkronkan dengan Bupati. Seluruh eks tambang di Gresik akan diperjelas peruntukannya,” ujar Syafi’.

Jika digunakan untuk wisata, maka akan ditetapkan dulu. Mau tidak mau perusahaan eks tambang harus mengalokasikan anggaran sesuai peruntukan.

“Pengaturan ini untuk eks tambang yang wajib reklamasi,” tandasnya.

Termasuk juga pabrik eks PT Semen Gresik yang saat ini menjadi rongsokan. Di Perda akan muncul peruntukannya, apakah untuk wisata heritage atau wisata industri, tergantung pembahasannya nanti.

“Urusan siapa yang mengerjakan proyek itu selanjutnya, Pemda yang akan mengurusinya,” jelas Syafi’.

Dalam RTRW akan diwarnai peruntukannya. RTRW memiliki kewenangan untuk mewarnai itu meskipun sesuai Undang-Undang pengelolaan eks tambang bukan pada Pemkab Gresik.

“Langkah ini memang terlambat. Bahkan Semen Indonesia sekarang seolah tidak memikirkan lagi kelanjutan eks pabrik. Tapi langkah ini tetap harus kita awali,” terangnya. Kedua, Ranperda pengendalian pencemaran udara.

Pansus III membahas tiga Renperda. Satu, tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ranperda dari ekaekutif. Kedua, Ranperda Perlindungan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah. Ranperda inisiatif ini salah satunya melindungi pencak macan. Ketiga, Ranperda Sistem Penyelenggaraan Perlindungan anak.

“Pansus sudah rapat kerja dengan OPD,” pungkasnya. (Kamajaya)