Gresik, Investigasi.today – Di tengah laju pertumbuhan industri dan investasi yang terus meningkat, Kabupaten Gresik menghadapi tantangan mendasar: memastikan seluruh aktivitas ekonomi terekam dalam data yang akurat. Namun hingga memasuki pertengahan bulan pertama pelaksanaan, capaian Sensus Ekonomi 2026 di Gresik baru menyentuh sekitar 17 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gresik mengingat waktu pelaksanaan sensus akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Rendahnya capaian awal mendorong pemerintah daerah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencari terobosan percepatan melalui pemanfaatan sistem pendataan digital.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menilai pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menjangkau seluruh responden, terutama di daerah dengan aktivitas ekonomi yang sangat besar seperti Gresik. Karena itu, ia menginstruksikan optimalisasi distribusi kuesioner digital kepada ribuan aparatur sipil negara, tenaga pendidik, serta pelaku usaha melalui platform komunikasi yang sudah digunakan sehari-hari.
“Kalau semua harus didatangi satu per satu, waktu yang tersedia akan sangat terbatas. Karena itu perlu percepatan melalui sistem digital yang terintegrasi agar petugas bisa lebih fokus menjangkau pelaku usaha dan perusahaan yang membutuhkan pendampingan langsung,” ujar Alif saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Kabupaten Gresik, Selasa (30/6).
Menurutnya, keberhasilan sensus bukan sekadar memenuhi target statistik. Data yang terkumpul akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan daerah dalam satu dekade ke depan.
Sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur, Gresik memiliki lanskap ekonomi yang kompleks. Di wilayah ini berdiri sejumlah kawasan industri strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Industri Maspion, serta sekitar 90 ribu pelaku UMKM yang menjadi penopang ekonomi lokal.
Tanpa data yang akurat, pemerintah berisiko mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sebaliknya, data yang lengkap dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan, penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor usaha mikro dan kecil.
Alif juga berupaya menghilangkan keraguan sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan informasi ekonomi. Ia menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penindakan administratif.
“Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir. Sensus ini bertujuan memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berdasarkan fakta di lapangan,” katanya.
Untuk mempercepat capaian, Pemkab Gresik berencana memanfaatkan basis data sekitar 12 ribu pegawai di lingkungan pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi distribusi kuesioner digital. Mekanisme pemantauan juga akan dilakukan secara berkala agar instansi yang belum menyelesaikan pengisian dapat segera ditindaklanjuti.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman memastikan seluruh organisasi perangkat daerah siap mendukung langkah percepatan tersebut. Pemerintah berharap pendekatan digital mampu membantu BPS mencapai target pendataan secara menyeluruh sebelum batas akhir pelaksanaan sensus.
Bagi Gresik, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda statistik lima atau sepuluh tahunan. Di tengah persaingan investasi dan transformasi ekonomi yang semakin cepat, kualitas data menjadi fondasi penting untuk menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. (Ink)
