Gresik, Investigasi.today – Di tengah masifnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengingatkan bahwa keberhasilan program nasional tersebut tidak boleh hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat. Di balik ribuan porsi yang diproduksi setiap hari, terdapat persoalan serius yang harus diantisipasi sejak dini, yakni pengelolaan sampah, limbah domestik, dan standar sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pesan itu disampaikan Bupati Yani saat membuka kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Gresik Tahun 2026 di Aula Mandala Bakti Praja Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Senin (8/6).
Menurutnya, program MBG berpotensi menghasilkan volume sampah organik dan limbah dapur yang besar apabila tidak dikelola secara sistematis. Karena itu, setiap SPPG dituntut tidak hanya menghasilkan makanan yang sehat dan aman, tetapi juga mampu mengelola dampak lingkungannya secara bertanggung jawab.
“Program MBG bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Karena itu, selain aspek kualitas pangan, kualitas pengolahan sampah dari sumber atau SPPG sebelum masuk ke TPST juga harus menjadi perhatian utama,” tegas Bupati Yani.
Dalam arahannya, Bupati Yani menyoroti tiga aspek yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam operasional SPPG, yakni pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta jaminan kualitas air yang digunakan dalam proses produksi makanan.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat puluhan SPPG yang perlu memperkuat pemenuhan aspek sanitasi dan pengelolaan lingkungan. Tantangan juga muncul di wilayah utara Kabupaten Gresik yang belum memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang memadai.
“Kita masih memiliki 93 SPPG yang membutuhkan penguatan komunikasi dan pendampingan terkait pengelolaan sampah. Wilayah utara masih menghadapi kendala karena belum tersedia TPST. Sementara wilayah selatan sudah didukung TPST di Menganti dan Kedamean. Karena itu diperlukan kerja sama dan MoU antara Dinas Lingkungan Hidup dengan SPPG agar implementasinya berjalan efektif,” ujarnya.
Bupati Yani menegaskan, langkah tersebut merupakan upaya preventif agar program MBG tidak memunculkan persoalan lingkungan baru di kemudian hari. Menurutnya, keberhasilan program gizi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Penyediaan makanan bergizi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak. Program ini juga harus memastikan lingkungan sekitar tetap terjaga dan mampu melahirkan budaya kebersihan yang dimulai dari dapur-dapur SPPG,” imbuhnya.
Selain aspek lingkungan, Bupati Yani juga mendorong setiap SPPG memaksimalkan pemanfaatan komoditas lokal guna menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar. Ia menilai keberadaan MBG harus memberikan efek berganda bagi petani, pelaku usaha pangan, dan sektor pendukung lainnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Gresik siap membantu subsidi transportasi untuk distribusi bahan pangan tertentu yang belum dapat dipenuhi dari produksi lokal, khususnya komoditas buah-buahan.
“Kabupaten Gresik bukan daerah penghasil buah. Karena itu Pemkab siap memberikan subsidi transportasi bagi SPPG untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dalam program MBG,” terang Bupati Yani.
Melalui pembinaan tersebut, Pemkab Gresik berharap seluruh SPPG tidak hanya menjadi pusat penyedia makanan bergizi, tetapi juga menjadi pelopor pengelolaan sampah dari sumber, pengendalian limbah domestik, serta penguatan budaya hidup bersih dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala Dinas Kesehatan Mukhibatul Khusnah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik Janoe Tegoeh Prasetijo, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifudin, serta para mitra dan pengelola SPPG se-Kabupaten Gresik. (Ink)
