Distribusi Dana Investasi BPJAMSOSTEK Tidak Berkeadilan

0

Jakarta, Investigasi.today  BPJS Ketenagakerjaan atau disebut BPJAMSOSTEK mengelola dana peserta ke instrumen investasi deposito denganlebih memilih berinvestasi di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Hal ini terlihat dari kinerja BPJAMSOSTEK 2019. Sepanjangtahun lalu, mayoritas deposito mengalir ke BPD yakni Rp 31,03triliun atau 65,23% dari total dana yang dikelola ke deposito. Menyusul investasi ke bank BUMN sebesar Rp 14,51 triliun danbank swasta Rp 1,31 triliun.

BPJAMSOSTEK menyimpan deposito ke bank pemerintahmencapai 97,21% dari total deposito.  Sepanjang 2019 saja, BPJAMSOSTEK mengelola dana hinggaRp 431,67 triliun. Dari jumlah tersebut, mayoritas ditaruh keinstrumen surat utang yakni 60% dari total dana kelolaan. Menyusul saham 19%, deposito 10,86%, reksadana 9,34%, dansisanya investasi langsung.

BPJS Ketenagakerjaan menempatkan deposito pada bank BPD untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan likuiditas di daerah serta mengoptimalkan hasil pengembangan untuk peserta dengan pertimbangan suku bunga dari bank BPD yang lebih besar dibandingkan suku bunga di Bank BUMN.

Distribusi dana tersebut mendapat sorotan dari Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (KORNAS MPBPJS) Hery Susanto melalui siaran persnya di Jakarta (27/8/2020).

Menurut Hery Susanto berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan semester I tahun 2020 diperoleh informasi dari 26 Bank BPD se-Indonesia, ada 7 Bank BPD yang tidak mendapatkan alokasi penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan.  Bank BPD tersebut yakni :  Bank DKI, BPD Kaltim, BPD Papua, BPD Riau Kepri, BPD Sulteng, BPD Sumsel Babel dan BPD DIY.  Bank BJB tertinggi sebesar Rp 7,57 trilyun (24,41%) dan terkecil BPD Sulteng Rp 433 milyar (1,4%).

Hery Susanto mengatakan sebaran dana investasi BPJS Ketenagakerjaan tidak berkeadilan dan proporsional sebab masih ada 7 bank BPD yang tidak mendapatkan dana investasi tersebut. 

“Contohnya nilai investasi BPJS Ketenagakerjaan di Bank DKI sama sekali nol rupiah.  Padahal DKI Jakarta di tahun 2019 telah membayar iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 30 an triliun atau 43 % dari iuran nasional yakni sebesar Rp 70 triliun.  Penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan ini harus dievaluasi total,” kata Hery Susanto.

Ia mengatakan direksi BPJS yang menekankan pertimbangan suku bunga dari bank BPD yang lebih besar dibandingkan suku bunga di Bank BUMN sudah salah kaprah. Pasal 11 UU No 24 Tahun 2011 menegaskan bahwa wewenang BPJS yakni menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangkapendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspeklikuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasilyang memadai.

“Pertimbangan penempatan dana jaminan sosial itu harusnyabukan atas dasar pertimbangan bunga yang tinggi.  Bungadeposito kan standarnya sudah ditentukan oleh BI, 3-4% sudahlayak.  Penempatan dana deposito BPJS Ketenagakerjaan sudahmenerapkan standar tinggi di atas 4%.  Implikasinya terhadappenerapan kredit perbankan tentu akan menjadi makin tinggi, mahal dan mencekik rakyat. Lagipula manfaat program tambahan dan tanggung jawab sosial BPJS bagi pesertanyamasih terbilang rendah,” kata Hery Susanto.

Menurut Hery Susanto terpenting BPJS Ketenagakerjaan harusmenerapkan asas BPJS yakni asas kemanusiaan, asas manfaatdan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Jikahanya menekankan faktor bunga tinggi saja itu sudah melencengdari asas BPJS.  Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaanharus sadar posisinya terhadap kehidupan berbangsa danbernegara.

“Paradigma elite BPJS Ketenagakerjaan harus dirombak total, jangan seperti rentenir yang mau untung banyak untuk dirinyasendiri.  Misalnya demi kenaikan gaji dan tunjangan direksi,dewas dan jajaran eselonnya namun tidak memikirkan ekosistemjaminan sosial yakni peserta, dunia usaha termasuk perbankan.  Jelas paradigma elite BPJS Ketenagakerjaan ini jauh dari asasBPJS.  Kedepan pemerintah harus mencari sosok negarawanuntuk menjadi direksi maupun dewas BPJS,” pungkasnya. (Ink).