TANJAB TUMUR JAMBI, Invesrigasi. Today – Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengelar rapat paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD, terhadap laporan Badan Anggaran DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjabtim tahun anggaran 2019 selasa (27/11) kemarin.
Dalam rapat paripurna pandangan akhir Fraksi-Fraksi, Pada prinsifnya seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Tanjabtim setuju Ranperda tentang APBD Tahun 2019 dijadikan Peraturan Daerah (Perda), namun dengan catatan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sependapat dengan hasil banggar dan tim TAPD Pemerintah Tanjabtim baik dari sisi Pendapatan Daerah, Pembiayaan dan belanja Daerah. Namun menegaskan kembali kepada Pemerintah akan merekomendasikan Banggar terhadap OPD terus menggali potensi untuk meningkatkan PAD.
Selain itu Fraksi PAN juga meminta kepada seluruh OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal, serta diharapkan mampu menterjemahkan program dan kegiatan masing-masing OPD secara benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, agar Visi Misi Merakyat dapat terwujud.
Lalu Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI) berharap seluruh OPD untuk lebih meningkatkan pelayanan Publik terhadap Masyarakat Tanjabtim. Begitu juga terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehinga tidak lagi menimbulkan silpa yang begitu tinggi di 2019.
BBI juga menyarankan Dinas Parbudpora untuk menjalin komunikasi secara intens kepada Pemerintah Pusat, agar kiranya pembiayaan pembangunan sirkuit tidak menjadi beban APBD Tanjabtim secara menyeluruh.
Kemudian Fraksi Karya Demokrasi Nasional (KDN) pada kata akhir Fraksi menyarankan Kepada Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan pemanfaatan lahan-lahan tidur milik Masyarakat menjadi lahan produktif, terutama disektor Pertanian dan Perkebunan. Dan menegaskan kembali terkait kondisi jembatan Muarasabak yang cukup mengkhawatirkan, agar mengambil langkah-langkah strategis terutama terhadap pengamanannya dengan penempatan petugas dalam mengawasi lalu lintas yang melintas, mengingat Jembatan tersebut merupakan akses dari lima Kecamatan menuju pusat Pemerintahan.
Kemudian mengingatkan Kepala OPD yang diberikan tugas dan tangung jawab aktif dalam mengali setiap potensi-potensi yang ada, sehinga menjadi sumber PAD. Guna kelancaran transportasi Masyarakat, Fraksi KDN meminta kepada saudara Bupati untuk memerintahkan Dinas PUPR untuk mengumpulkan material bikas bongkaran aspal dari kegiatan peningkatan jalan, sehinga bisa dimanfaatkan untuk penimbunan setiap kerusakan ruas jalan yang anggarannya belum tersedia.
Lalu untuk meningkatkan kinerja perangkat Daerah dalam rangka percepatan pencapaian visi Kepala Daerah, Fraksi KDN menyarankan agar saudara Bupati segera mengisi formasi jabatan struktural yang masih belum terisi. Dan Fraksi KDN juga menyarankan Bupati untuk mengevaluasi kinerja perangkat Daerah yang serapan anggarannya sampai dengan akhir tahun ini masih rendah serta belum dapat menunjukan kerja nyata dalam mendukung visi dan misi merakyat.
Fraksi Hanura menyampaikan terdapatnya beberapa pergeseran, penambahan, juga pengurangan anggaran dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2019, mempertegas kembali agar setiap OPD mengelola APBD tahun anggaran 2019 hendaknya mengacu pada prinsif efisiensi, efektif dan disiplin anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi PDI-Perjuangan menegaskan kembali terhadap saran, masukan, kritikan yang bersifat objektif yang telah disampaikan oleh banggar DPRD untuk segera ditindak lanjuti. Khususnya kepada OPD bidang pendapatan agar memiliki komitmen yang tinggi, bekerja secara profesional, kreatif dan inovatif serta meningkatkan kinerja yang ada dalam menggali potensi sumber-sumber PAD yang baru, demi tercapainya target PAD tahun anggaran 2019. Lalu didalam belanja, harus mengedepankan efisiensi dan rasionalisasi anggaran belanja daerah dengan mengedepankan kepentingan Rakyat. Diharapkan kinerja OPD mampu mengoptimalkan kinerjanya secara transparan, akuntabel dan tepat waktu dalam pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati pada APBD tahun 2019.
Fraksi PDI-Perjuangan tidak henti-hentinya mengingatkan kepada OPD untuk koordinasi dan komunkasi secara intensif dan massif untuk semua program dan kegiatan yang saling terkait, agar program dan kegiatan tidak tumpang tindih serta program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan. sehinga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi, tepat waktu, serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi Masyarakat. sekiranya kepada OPD untuk segera menyusun DPA dengan memperhatikan catatan dan rekomendasi pada saat pembahasan, serta usulan reses dan musrenbang dan DPA yang telah ditetapkan untuk segera ditembuskan kepada pimpinan DPRD dan diteruskan kepada anggota DPRD.
Selain itu, Fraksi PDI-Perjuangan juga merekomendasikan dibidang kesehatan perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat miskin yang selama ini dipandang belum optimal serta perlu adanya pembinaan yang berkesinambungan terhadap petugas kesehatan, agar tumbuh kesadaran bahwa pengabaian pelayanan kesehatan terhadap Masyarakat miskin adalah kejahatan kemanusiaan. Dan kepada OPD Bidang Parbudpora untuk lebih proaktif dan berkoordinasi secara intensif kepada Pemerintah Pusat terkait pengajuan anggaran pembnagunan sirkuit yang menjadi beban APBD dan proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar.
Sementara terkait bantuan sosial, khususnya tempat peribadatan, Fraksi PDI-Perjuangan merekomendasikan agar didalam penyaluran bantuan lebih mengutamakan kepada tempat peribadatan yang bisa langsung dimanfaatkan oleh Masyarakat, oleh karena itu perlu ada kejelasan dalam sistem, kualifikasi organisasi dan besarnya bantuan agar aspek pemerataan manfaat bisa dirasakan oleh Masyarakat. (Baha
