Jakarta, Investigasi.today – Pelarian buron kasus cessie (hak tagih) Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra menyita perhatian banyak kalangan. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai kasus tersebut mencerminkan buruknya koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga terkait.
“Kasus ini ( Djoko Tjandra ) jelas-jelas mencerminkan buruknya koordinasi antar aparat penegak hukum dan badan lembaga lain terkait,” ungkapnya, Sabtu (18/7).
Nawawi menambahkan, Menko Polhukam Mahfud Md harus membangun dan memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga. “Dari pada membentuk tim baru, saat ini yang harus di bangun adalah koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga lainnya,” tandasnya.
“Di sinilah peran Prof Mahfud selaku Menko Polhukam dibutuhkan untuk membangun ‘koordinasi’ yang rapuh tersebut, dan bukan dengan ‘melahirkan’ kembali tim baru,” terangnya.
Seperti diketahui, meski berstatus buron sejak 2009 sampai kini belum tertangkap. Djoko Tjandra membuat geger karena sempat datang ke PN Jakarta Selatan untuk mengajukan sendiri permohonan peninjauan kembali (PK).
Permohonan PK yang diajukan Djoko Tjandra ini mengungkap kongkalikong di sektor lain, yakni pengurusan kilat e-KTP Djoko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan hingga penerbitan surat jalan dari Jakarta ke Pontianak.
Akibatnya, sejumlah jendral Polri dan pejabat pemerintahan dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Brigjen Prasetijo Utomo dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dari jabatan Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Nugroho Wibowo dicopot dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
Kemudian Asep Subahan, Lurah Grogol Selatan yang kini menjadi salah satu staf di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. (Ink)
