Gubernur Jatim : Seluruh Penerima PKH 100% Perempuan

0
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Provinsi Jatim tahun 2020 di Dyandra Convention Center, Kamis (20/8)

Surabaya, Investigasi.today – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan seluruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Jatim 100% adalah perempuan. Menurutnya, para kaum perempuan ini harus bisa melalui graduasi dengan punya usaha produktif dan kreatif dari Kementerian Sosial RI.

Gubernur pun berharap PKH mampu mengurangi angka kemiskinan di Jatim. Menurutnya, terjadi kenaikan angka kemiskinan di Jatim pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2020 lalu. Dimana pada September lalu angka kemiskinan adalah 10,20 % menjadi 11,09 % atau ada kenaikan 0,89%.

“Maka saya ingin menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin yang Maret menjadi 4,42 juta orang, ada peningkatan 363 ribu. Ini harus dicocokan anggaran Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,” jelas Gubernur Khofifah di acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Provinsi Jatim tahun 2020 di Dyandra Convention Center, Kamis (20/8).

Lebih lanjut dikatakan Gubernur Khofifah, dibutuhkan rekonsiliasi-rekonsiliasi data masyarakat desa dari pendamping PKH dan pendamping desa. Rekonsiliasi di Pemprov Jatim ini nanti di-mix, yaitu antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian disambungkan program Kemendes RI dengan Kemensos RI.

“Ini perlu karena kemiskinan di pedesaan wilayah Jatim ini cukup tinggi dan data-datanya akan kami lihat untuk mengentervensi supaya lebih efektif,” ujarnya.

Dikatakannya, Dinas Sosial di kabupaten/kota adalah arsitektur dalam melakukan graduasi, maka tidak perlu bangga bila punya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  yang sudah berhasil dan hijrah dari miskin ke tidak miskin. Menurutnya, hijrah adalah bergerak dari yang tertinggal menjadi tidak tertinggal. Maka ia mengajak untuk bersama mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pepen Nazarudin, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Jatim terkait rekonsiliasi data Keluarga Penerima (KP) PKH. “Rekonsiliasi ini sangat penting, pertama untuk memastikan realisasi dari bantuan yang tersalurkan. Yang kedua lebih penting lagi bisa kita melihat sampai seberapa jauh graduasi atau KP PKH yang sudah berhasil,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, setiap semester akan dilakukan penilaian. Diketahui bahwa Provinsi Jatim termasuk yang terbaik untuk graduasi. Bahkan graduasinya sangat besar sekali pada semester 1 ini. “Mudah mudahan ini terus dipertahankan sehingga dikuti provinsi lain untuk graduasi lebih banyak lagi,” tuturnya.

Pepen menambahkan stretegi yang dilakukan PKH dalam memperbanyak graduasi KPM bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi informal yang ada di lingkungan tempat mereka bertugas seperti pengusaha setempat. “SDM PKH harus dapat mengenali seluk beluk lingkungan tempat mereka bertugas. Kalian harus tau pihak-pihak mana saja yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan graduasi KPM,” imbuh Pepen.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Alwi menerangkan bahwa Penyaluran PKH sampai semester satu  ini mencapai 98,%. Artinya serapannya cukup bagus. Dia menandaskan yang  terpeting adalah peyelenggaran ini bukan hanya cocok-cocokan data. Tapi lebih dari itu, dana yang begitu besar diterima masyarakat itu hasilnya signifikan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Menurutnya, kenaikan angka kemiskinan di Jatim karena faktor dari pandemi Covid-19. Dinas Sosial Jatim dalam  proyeksi akhir tahun akan tetap berusaha mengurangi angka kemiskinan, maka dengan rekonsiliasi ini dia akan lebih memberikan tekanan pada PKH supaya para menerima PKH yang masuk pada tahap graduasi itu persentasenya bertambah. (gm)