Gubernur Papua Minta HTI Angkat Kaki dari Bumi Cendrawasih

0

Jayapura, Investigasitop.com – Pemerintah Provinsi Papua minta kelompok Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) yang berada di Tanah Papua untuk angkat kaki dari Bumi
Cendrawasih. Gubernur Papua Lukas Enembe bahkan minta kepolisian daerah di
Papua untuk menindak tegas segala bentuk kegiatan HTI karena bertentangan
dengan NKRI.
“Papua ini tanah damai dan tidak bisa satu
ajaran pun yang akan mencederainya. Saya harap Kapolda Papua dan Pangdam
Cenderawasih untuk memberikan perhatian serius kepada organisasi Islam radikal
yang merongrong kedamaian di Papua,” ucapnya, Selasa (9/5/2017).
Gubernur Papua berharap, perkembangan isu SARA
seperti Pilkada Jakarta, tidak terjadi di Papua. “Kami di Papua menjaga
NKRI secara utuh dan damai. Kita tidak terpengaruh dengan isu SARA sebab sejak
dahulu kami sudah menjaga kedamaian, kerukunan antar-suku dan agama. Oleh sebab
itu, kita harus sepakat untuk menjaga keutuhan negara ini dan dimulai dari
Papua,” katanya.
Seringnya Tanah Papua bergejolak juga membuat Lukas
Enembe khawatir dengan keberadaan paham radikal yang berkembang saat ini. Tak
hanya itu, kelompok Organisasi Papua Merdeka juga masih bergerilya untuk
meminta kemerdekaan Papua.
“Papua itu mudah sekali bergejolak. Saya
berharap kepada fungsi Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) untuk mengambil
langkah pencegahan, dengan munculnya HTI di Papua dan jangan jadikan warga
korban kembali,” kata dia.
Sementara itu, Ketua FKUB Papua Pendeta Lipius
Biniluk menyebutkan masuknya HTI di Papua harus diwaspadai oleh semua pihak.
Menurut dia, tidak boleh ada seorang pun yang merasa hebat dengan agamanya di
atas Tanah Papua, sebab yang terhebat hanyalah Tuhan.
“Semua yang percaya dengan ajaran agamanya,
harus hidup rukun dan damai di tanah ini dan harus saling mengingatkan, agar
jangan saling mengganggu antara agama yang satu dengan yang lainnya,”
ucapnya.
Ia menyatakan paham Islam radikal di Papua harus
dibubarkan secara profesional, agar tak ada konflik yang menyebabkan korban
jiwa. Kerja sama dengan para pemuka agama, pemuka adat juga tokoh masyarakat
juga penting. Semua harus bersatu mencari solusi dari persoalan ini.
“Tokoh adat, agama dan masyarakat harus
memiliki peranan penting karena dekat dengan rakyat,” katanya.
Sementara, Kepolisian Daerah Papua mengklaim sebaran
kelompok HTI di Papua paling tinggi berada di Kota Jayapura, Kabupaten
Jayapura, dan Keerom. “HTI sudah ada beberapa tahun lalu di Papua. 
Beberapa kabupaten lainnya juga sudah menyebar, tetapi hanya 1-2 orang,”
ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes AM Kamal.
Sehari sebelumnya, ratusan kelompok yang menamakan
diri Gerakan Pemuda Cinta Damai dan Keberagaman di Papua menggelar demo
penolakan HTI. Aksi penolakan HTI berlangsung di Kantor Gubernur Papua.
Amir Madubun dari GP Anshor Papua mengklaim HTI
patut dibubarkan dari Indonesia, karena menganut paham khilafah yang ingin
mendirikan satu sistem pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945.
Untuk itu, ia menyatakan sikap atas keberadaan HTI
yakni:
1. Pemerintahan di Papua untuk mengeluarkan maklumat bersama untuk melarang
segala bentuk kegiatan HTI di Papua;
2. Mendesak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Papua, agar segera mengeluarkan Surat Edaran Kepada Instansi
Pemerintah, Instansi Swasta, Tempat Ibadah (masjid, mushola, Pondok Pesantren)
di seluruh Papua agar tidak menerima atau memperbolehkan mengunakan fasilitas
yang menunjang segala bentuk kegiatan termasuk buletin dari Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) di seluruh wilayah Papua; serta

3. Meminta kepada pimpinan umat di Provinsi Papua
agar melakukan komunikasi yang intens serta mengambil langkah-langkah
pencegahan terhadap tumbuh kembangnya paham-paham sesat yang akan berujung pada
terganggunya kerukunan hidup beragama di Papua sebagaimana yang dilakukan oleh
HTI akhir-akhir ini.(Adelina)