Jakarta, Investigasi.today – Kandidat calon presiden (Capres) 2024 diharapkan mempunyai komitmen untuk menjaga NKRI dan merawat kebinekaan. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyatakan, komitmen tersebut penting untuk memastikan tidak adanya kandidat capres 2024 yang menggunakan politik identitas atau politisasi agama untuk mendapatkan keuntungan elektoral semata.
“Capres 2024 haruslah capres yang memiliki komitmen tinggi dalam menjaga NKRI, merawat kebhinekaan, menjaga integrasi nasional dan yang mampu melanjutkan program pembanguan Presiden Jokowi,” kata Petrus dalam keterangannya, Minggu (20/11).
Komitmen menjaga NKRI dan merawat kebhinekaan dinilai penting, mengingat ancaman gerakan radikalisme dan intoleransi sudah nyata di Indonesia. Bahkan, sempat berpeluang merusak keutuhan NKRI dengan memanfaatkan momentum Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019.
“Ini yang perlu disadari para kandidat capres 2024 bahwa kelompok radikal dan intoleran akan memanfaatkan setiap momentum politik untuk masuk ke kekuasaan,” ucap Petrus.
Selain kandidat capres, lanjut Petrus, partai politik juga harus memastikan tidak mengusung kandidat yang rendah komitmen kebangsaan dan kebhinekaannya. Menurut Petrus, peran partai politik sangat penting karena mereka yang akan menentukan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
“Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khusus Pasal 222 telah menyebutkan dengan tegas bahwa pasangan capres-cawapres diusung parpol atau gabungan partai politik. Hal ini berarti, parpol punya mempunyai peran besar memastikan Pilpres 2024 digelar secara damai dan aman dengan mengusung pasangan capres-cawapres yang memiliki komitmen merawat NKRI dan kebhinekaan,” tegas Petrus.
Sementara itu, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid mengingatkan, seluruh elemen bangsa soal potensi gerakan radikalisme menjelang Pemilu 2024 Menurutnya, potensi kelompok-kelompok radikal-teroris memanfaatkan momentum Pemilu selalu ada dengan memainkan isu politik identitas.
“Potensi selalu ada, kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi-potensi tidak berkembang. Kita sudah membuktikan bahwa potensi ancaman terorisme, radikalisme saat ini kan bisa kita eliminir sehingga kemarin penyelenggaraan G20 bisa berjalan aman, lancar, dan sukses,” papar Nurwakhid.
Karena itu, BNPT akan melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mencegah politik identitas dan masuknya ideologi transnasional dalam pesta demokrasi. Upaya tersebut dilakukan sesuai tugas dan fungsi BNPT yakni merumuskan kebijakan, mengimplementasikannya serta mengkoordinirnya.
“BNPT itu lembaga non kementerian di bawah pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap elemen bangsa dan negara, tentu termasuk kita juga diskusi, dialog atau melakukan koordinasi dengan seluruh elemen termasuk partai politik,” pungkasnya. (Adr)
