Gresik, Investigasi.today – Kondisi Jalan Poros Desa (JPD) di Kabupaten Gresik masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Dengan tingkat kemantapan jalan yang baru mencapai 69 persen, percepatan pembangunan infrastruktur desa dinilai harus menjadi agenda prioritas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Sebagai bentuk komitmen untuk mencari solusi konkret, DPRD Gresik bersama Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) akan menggelar dialog publik bertajuk “Sinergi DPRD Gresik dan KWGe dalam Mengawal Jalan Poros Desa” di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik, Selasa (2/6/2026).
Forum tersebut akan menghadirkan para pengambil kebijakan utama di Kabupaten Gresik, yakni Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti.
Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menegaskan bahwa persoalan jalan poros desa menjadi perhatian serius lembaga legislatif karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan pedesaan.
“Jalan poros desa merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Ketika akses jalan baik, mobilitas warga menjadi lancar, distribusi hasil usaha lebih mudah, dan roda perekonomian desa ikut bergerak lebih cepat,” ujar Syahrul, Senin (1/6/2026).
Politisi muda PKB tersebut menegaskan DPRD berkomitmen mendorong peningkatan kualitas JPD melalui dukungan kebijakan dan penguatan alokasi anggaran.
“Memang masih ada ruas jalan yang belum mendapatkan penanganan optimal. Karena itu, melalui dialog publik ini kami ingin membangun kesepahaman dan merumuskan langkah bersama agar pembangunan jalan poros desa benar-benar menjadi prioritas daerah,” tegasnya.
Data berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024 mencatat terdapat 218 ruas Jalan Poros Desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Gresik.
Sementara itu, Ketua KWGe Miftahul Arif menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, masih banyak ruas jalan poros desa yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih serius.
“Dialog ini tidak hanya menghadirkan para pemangku kebijakan, tetapi juga mengundang kepala desa agar dapat menyampaikan kondisi riil yang terjadi di wilayah masing-masing. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Jurnalis CNN Indonesia tersebut menambahkan, dialog publik diharapkan menjadi ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah, legislatif, media, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan infrastruktur desa.
“Kami berharap forum ini menjadi wadah bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi, sekaligus melahirkan rekomendasi yang konstruktif untuk percepatan pembangunan jalan poros desa di Gresik,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyiapkan dukungan anggaran yang cukup signifikan. Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti melalui Kabid Bina Marga Eddi Pencoro mengungkapkan bahwa pada APBD 2026 telah dialokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk penanganan JPD.
Tak hanya itu, dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 juga diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp92 miliar yang secara khusus diperuntukkan bagi perbaikan jalan poros desa.
“Pada APBD murni terdapat 22 ruas yang ditangani, kemudian diusulkan tambahan 19 ruas pada P-APBD. Fokus penanganan berada di wilayah selatan karena tingkat kerusakan jalan di kawasan tersebut relatif lebih tinggi,” ungkap Eddi.
Menurutnya, mayoritas pekerjaan dilakukan menggunakan konstruksi betonisasi karena dinilai lebih kuat dan mampu menopang beban lalu lintas dalam jangka panjang.
“Harapannya, jalan yang dibangun memiliki daya tahan lebih baik sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Ink)
