BANYUWANGI, investigasi.today – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya mensejahterakan masyarakat dengan cara meluncurkan berbagai macam program salah satunya program “Kanggo Riko”.
Program tersebut untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu/miskin yang berada di wilayah perdesaan agar bisa mandiri secara ekonomi.
Dalam program Kanggo Riko rumah tangga miskin (RTM) yang merintis usaha menerima bantuan yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten Banyuwangi masing-masing sebesar Rp 2,5 Juta. LSM Penjara-RI yang namanya sudah tidak asing lagi di Kabupaten Banyuwangi melaporkan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan penyimpangan dana pada program “Kanggo Riko” yang sudah berlangsung di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
Ketua umum LSM Penjara-RI, E.Palgunadi,S.Pd mengatakan, “Program Kanggo Riko di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran kami melaporkan kepada penegak hukum karena diduga ada penyimpangan”, tegasnya.
Palgunadi menilai, ” Anggaran sebesar Rp 105 Juta disalurkan kepada 42 warga penerima bantuan namun dalam kenyataannya di lapangan nominal yang diterima warga tidak sesuai dengan yang seharusnya sebesar Rp 2,5Juta”, cetusnya.
Laporan LSM Penjara-RI tersebut bermula dari pemberitaan salah satu media online berdasarkan keterangan warga yang protes karena program Kanggo Riko Desa Yosomulyo dinilai tidak sesuai dengan anggaran.
“Laporan kami berawal dari pemberitaan salah satu media yang terbit 15 Maret 2021 selanjutnya kami mengutus team terjun ke lapangan dan menemukan dugaan penyimpangan”, jelas Palgunadi.
“Kami berharap kepada pihak penegak hukum terkait dengan laporan dari LSM Penjara-RI bisa menindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku”, terang Palgunadi berharap. (Widodo)
