Jakarta, investigasi.today – Beberapa perbaikan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law diharapkan bisa segera selesai dan secepatnya ditandatangani Presiden Jokowi.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Jokowi mengatakan “Omnibus perpajakan sudah saya tandatangani, yang omnibus cipta lapangan pekerjaan masih perlu penyempurnaan, surpresnya (surat presiden) belum saya tandatangani,” ungkapnya di sela kunjungannya ke Kota Cimahi, Rabu (29/1).
Namun begitu, Jokowi belum mau mengungkap kapan waktu penyerahan draft tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diproses menjadi undang-undang. “Secepatnya. Begitu sampai di meja saya, akan saya tandatangani,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas (ratas) terakhir terkait RUU Cipta Lapangan Kerja.
Luhut menuturkan pada ratas Selasa 28 Januari kemarin semua sudah memberikan paraf terhadap draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hanya saja, Jokowi ingin memastikan semua aspirasi dari berbagai pihak masuk ke dalam draft RUU.
Menurut Luhut sudah tidak perlu lagi ada pembahasan di draft RUU Omnibus Law. Hanya saja, masih ada pembahasan aspirasi dari buruh perlu didengar dan diperhatikan.
Dalam pandangannya, dari sudut pandang buruh sudah tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Sebab dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, buruh sama sekali tidak dirugikan.
“Saya sudah lihat dan baca, buruh itu sangat tidak dirugikan. Sama sekali tidak dirugikan,” pungkasnya. (Ink)
