Pakde Karwo Usulkan DPD Ikut dalam Proses Budgeting Cycle

Surabaya, Investigasitop.com- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus ikut dalam
proses budgeting cycle. Tujuannya
adalah bisa membawa aspirasi daerah ke ranah yang lebih tinggi.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menghadiri
Forum Dialog dan Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU)  antara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI) dengan DPD RI di Grand Ballroom The Westin Hotel, Jl. HR.
Rasuna Said, Jakarta, Senin(8/5).

Dijelaskan, proses budgeting
cycle yang dimaksud adalah Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
Provinsi  yang diselenggarakan sebelum
Musrenbang Nasional. Alangkah baiknya apabila ada semacam SOP ataupun SPM mulai
dari kabupaten/kota agar ada perwakilan DPD yang mengikuti proses tersebut.
“Dengan adanya DPD, siklus tentang politik dan aspirasi masyarakat yang
dituangkan saat Musrenbang Provinsi bisa didengar,” ujar Pakde Karwo sapaan
akrab Gubernur Jatim.

Dengan demikian, hal itu bisa menjadi jawaban atas mata rantai
yang  hilang pada posisi penyampaian
aspirasi rakyat. Selama ini, ada lag
terhadap permasalahan daerah karena tidak diikutkannya DPD dalam proses
perumusan sejak awal. “Hal ini menjadi penting, karena menjadi bagian dalam
memperkuat institusi pada proses perumusan kebijakan politik melalui perumusan
kebijakan anggaran daerah, “ ungkapnya.

Dikatakannya, usulan dari DPD harus menghasilkan produk yang tidak
berbau politik keseharian. Akan tetapi, lebih ke politik pembangunan dengan
tujuan agar masyarakat lebih sejahtera. “Apabila tetap menggunakan politik
keseharian maka working ideology yang
dicita-citakan tidak akan bisa ketemu,” lanjutnya.

           

Pakde Karwo menambahkan, di dalam konsep bekerja, DPD harus memiliki
tim kecil untuk merumuskan working
ideology tersebut, terutama dalam posisinya sebagai penerima aspirasi dari
daerah. “Apabila hal itu bisa dilaksanakan, maka peran DPD dalam mengisi
kekosongan selama ini bisa terjawab,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan 
Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU)  antara APPSI dengan DPD RI yang bertujuan
untuk meningkatkan kerjasama dan dukungan timbal balik pelaksanaan tugas konstitusional
DPD RI dan APPSI. Isi dari MoU diantaranya ajakan untuk meningkatkan hubungan
DPD dengan Pemda dalam memperbaiki koordinasi hubungan kerja dalamrangka
mendukung program prioritas daerah di berbagai sektor pembangunan nasional.  Kemudian juga sebagai wadah dalam mengawal
program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur, kesehatan,
pendidikan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup dan beberapa
sektor lainnya.

           

Selain itu, juga berisi tentang upaya bersama dalam rangka mengurangi
kesenjangan antar wilayah, memperjuangkan kepentingan daerah khususnya
meningkatkan ekonomi daerah, memfasilitasi upaya promosi potensi daerah kepada
investor,  serta pengawasan dan
efektifitas implementasi otonomi daerah.MoU ini akan ditindaklanjuti melalui
perjanjian kerjasama antara kelompok anggota DPD RI dengan gubernur, juga
dengan instansi vertikal.

Forum dialog ini dihadiri
oleh Ketua DPD RI, DR. H. Oesman Sapta Odang beserta jajran pimpinan dan
anggota DPD RI danbeberapa Gubernur. Diantaranya, Gubernur Sulawesi Selatan
yang juga Ketua Umum APPSI, DR. H. Syahnul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Utara
Olly Dondokambey, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Gubernur Sulawesi Tengah
Longki Djanggola. (Huamas/yit/tra)