Thursday, September 12, 2024
HomeBerita BaruJatimPasca Ditetapkannya Anton Sebagai Tersangka, Masyarakat Bingung Tentukan Pilihan

Pasca Ditetapkannya Anton Sebagai Tersangka, Masyarakat Bingung Tentukan Pilihan


Ket foto: Wali Kota Malang Non aktif H. Muhammad Anton

KOTA MALANG Investigasi.today – Suasana Kota Malang hingga detik ini makin tegang, dengan mencuatnya berita Wali Kota Malang Non aktif Muhammad Anton dari calon Ingkamben di tetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Warga kota Malang jadi bingung dalam menentukan pilihannya.

Salah satunya Ustad Toha sebagai Ketua Ranting Dewan Suro dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat di temui awak media pihaknya mulai berfikir untuk menentukan Calon pilihannya. Saat disinggung soal KPK yang selama ini mengobok obok Kota Malang,guna meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan aliran dana APBDP TA 2015 sangat berpengaruh terhadap warga masyarakat.

Apalagi sebagian dari calon kandidat pilkada menurut berita di media cetak maupun elektronik sudah ada yang menjadi tersangka,itu jelas akan mempengaruhi,karena pilihan yang selama ini menjadi bidikan,dambaan yang di gadang – gadang sebagai pilihanya ternyata masuk dalam daftar Cengkraman Lembaga Anti rasuah KPK. secara otomatis menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Malang”Kata Ustad Toha.

KPK menetapkan Wali Kota Malang Anton dan 18 anggota Dewan Kota Malang “Setelah mengumpulkan data dan dari hasil sidang, dilakukan penyelidikan lebih dalam dan mencermati fakta persidangan, sehingga di temukan dua bukti permulaan untuk penyidikan beberapa orang lainnya. Jumblahnya 19 orang”, ujar wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Rabu kemarin.

Di katakan Basaria, Anton di duga memberi suap kepada Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019, terkait pembahasan APBD Perubahan. Sedangkan Anggota DPRD sebagai penerima suap.

Hasil pantauan Investigasi rumor berkembang kencang di masyarakat terkait goncangnya Pilkada Kota Malang lantaran birokrasi sedang di terpa oleh Lembaga yang selama ini cukup di takuti oleh birokrasi atau pejabat-pejabat yang nakal yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dampak dari kejadian inilah masyarakat secara otomatis bingung menentukan pilihan calon pemimpinnya. (Utsman)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -




Most Popular