Surabaya,Investigasitop.com- Pemerintah
Provinsi Jawa Timur kembali mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari
Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI.
Opini WTP yang keenam kalinya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan
laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan langsung
oleh Anggota III BPK RI, Achsanul
Qosasih kepada Pimpinan Sidang (DPRD)
dan Gubernur Jawa Timur pada acara
Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya,
Rabu (31/5) siang.
Provinsi Jawa Timur kembali mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari
Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI.
Opini WTP yang keenam kalinya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan
laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan langsung
oleh Anggota III BPK RI, Achsanul
Qosasih kepada Pimpinan Sidang (DPRD)
dan Gubernur Jawa Timur pada acara
Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya,
Rabu (31/5) siang.
Usai acara penyerahan tersebut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo
menyampaikan terima kasihnya kepada BPK yang telah memeriksa keuangan Pemprov
Jatim, dan juga membimbing agar pengelolaan keuangan menjadi baik serta tidak
melakukan kesalahan lagi. Karena itu saran agar pihaknya menggunakan
system akrual basis dalam pengelolaan langsung direspon positif dengan
menerapkannya mulai tahun 2015.
menyampaikan terima kasihnya kepada BPK yang telah memeriksa keuangan Pemprov
Jatim, dan juga membimbing agar pengelolaan keuangan menjadi baik serta tidak
melakukan kesalahan lagi. Karena itu saran agar pihaknya menggunakan
system akrual basis dalam pengelolaan langsung direspon positif dengan
menerapkannya mulai tahun 2015.
Diakuinya, penerapan akrual basis dalam pengelolaan keuangan
memudahkan jajaran bagian keuangan dalam menyusun dan
membuat pelaporan walaupun pada awlnya
mengalami kesulitan. “Karena tadinya membuat empat pelaporan menjadi tujuh pelaporan. Memang saat ini masih belum betul semua karena masih ada beberapa kekurangan yang
harus kami benahi.” ujarnya.
memudahkan jajaran bagian keuangan dalam menyusun dan
membuat pelaporan walaupun pada awlnya
mengalami kesulitan. “Karena tadinya membuat empat pelaporan menjadi tujuh pelaporan. Memang saat ini masih belum betul semua karena masih ada beberapa kekurangan yang
harus kami benahi.” ujarnya.
Menurut Pakde Karwo, yang lebih krusial dilakukan pemprov adalah
perbaikan administrasinya terutama
untuk asset-aset Pemprov. Jatim. Saat ini pengelolaan asset sudah mulai
tertib dan dimasukkan dalam laporan. Untuk asset yang berupa tanah, pihaknya
telah bekerjasama dengan BPN untuk proses sertipikasinya, meski belum lengkap.
perbaikan administrasinya terutama
untuk asset-aset Pemprov. Jatim. Saat ini pengelolaan asset sudah mulai
tertib dan dimasukkan dalam laporan. Untuk asset yang berupa tanah, pihaknya
telah bekerjasama dengan BPN untuk proses sertipikasinya, meski belum lengkap.
“Untuk sertipikasi tanah asset Pemprov Jatim, baru mencapai 35 % dari jumlah asset yang ada. Jadi masih banyak
tanah yang belum memiliki sertipikat, belum sempurna memang tapi proses ini
terus berjalan dan terus ada peningkatan kearah yang lebih baik, tidak stagnan.
Semua itu dilakukan karena menggunakan akrual basis saran dari BPK ini”
jelasnya.
tanah yang belum memiliki sertipikat, belum sempurna memang tapi proses ini
terus berjalan dan terus ada peningkatan kearah yang lebih baik, tidak stagnan.
Semua itu dilakukan karena menggunakan akrual basis saran dari BPK ini”
jelasnya.
Enam Kali WTP
Dalam sambutannya, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasih mengatakan,
perolehan WTP oleh Pemprov. Jatim sudah
menjadi tren dan terus menerus dilakukan
selama enam tahun berturut-turut.
Ini menjadi hal yang positif bagi
pemerintah daerah dan DPRD Prov. Jatim yang telah bekerja secara kompak.
Sehingga pemeriksaan laporan menjadi
sangat mudah.
perolehan WTP oleh Pemprov. Jatim sudah
menjadi tren dan terus menerus dilakukan
selama enam tahun berturut-turut.
Ini menjadi hal yang positif bagi
pemerintah daerah dan DPRD Prov. Jatim yang telah bekerja secara kompak.
Sehingga pemeriksaan laporan menjadi
sangat mudah.
“Dan ini menjadi cacatan khusus buat kami, ke depan kami ucapkan selamat
kepada Bapak Gubernur, mudah-mudahan
ini bisa diteruskan oleh penerusnya, karena hal ini sangat
penting bagaimanapun dan hal positif
harus terus diteruskan dan menjadi tambah baik serta dipertahankan,” ujarnya.
kepada Bapak Gubernur, mudah-mudahan
ini bisa diteruskan oleh penerusnya, karena hal ini sangat
penting bagaimanapun dan hal positif
harus terus diteruskan dan menjadi tambah baik serta dipertahankan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi Gubernur Jatim atas keberhasilannya mengoptimalkan dana
idle/SILPA melalui penyaluran perbankan yang diberikan kepada beberapa kelompok
UMKM, kopwan, dan ponpes dengan suku bunga rendah. “Dengan langkah ini maka
menjadi turn over modal sehingga dapat menggerakkan ekonomi sehingga
pertumbuhan ekonomi Jatim jauh melampaui nasional.”. ujarnya.
idle/SILPA melalui penyaluran perbankan yang diberikan kepada beberapa kelompok
UMKM, kopwan, dan ponpes dengan suku bunga rendah. “Dengan langkah ini maka
menjadi turn over modal sehingga dapat menggerakkan ekonomi sehingga
pertumbuhan ekonomi Jatim jauh melampaui nasional.”. ujarnya.
Langkah ini, tegasnya diijinkan dan agar dijadikan model di Indonesia.
Dengan demikian tidak ada lagi ketakutan atas pemanfaatan dana yang tidak
sesuai dengan mata anggaran. Ia menambahkan kegiatan atau langkah ini
menjadikan Jamkrida Jatim terbaik di Indonesia, karena telah memberikan jaminan
kepada bank bagi UMKM bermodal kecil yang tidak bankable. ( HPO)
Dengan demikian tidak ada lagi ketakutan atas pemanfaatan dana yang tidak
sesuai dengan mata anggaran. Ia menambahkan kegiatan atau langkah ini
menjadikan Jamkrida Jatim terbaik di Indonesia, karena telah memberikan jaminan
kepada bank bagi UMKM bermodal kecil yang tidak bankable. ( HPO)
