Pemprov Jatim Rencana Bentuk Satgas Percepatan Usaha

0

Surabaya.today – Pemprov Jatim berencana akan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan
berusaha. Pembentukan tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden nomor 91
Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad
Sukardi MM saat memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Percepatan
Pelaksanaan Berusaha di Ruang Bhinaloka Kantor Gubernur Jawa Timur No 110
Surabaya, Selasa (9/1) siang.
Pembentukan satgas tersebut, kata Sekdaprov Akhmad Sukardi, tertuang dalam
PP Nomor 91 Tahun 2017. Dalam penekanan amanat tersebut mengharapkan agar
setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan institusi lain membentuk Satuan
Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Tujuannya untuk melakukan percepatan investasi dan perizinan sebagai tindak
lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Satgas
tersebut rencananya akan dipimpin langsung Sekdaprov Jatim. Ketua hariannya,
dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim dibantu Kepala
Inspektorat Jatim sebagai Wakil Ketua Harian. Sementara jabatan sekretaris, dijabat
oleh Kepala Biro Perekonomian.
“Terpenting dari satgas ini adalah memberi pelayanan perizinan secara
strategis kepada investor yang masuk,” ujarnya.

Sukardi menjelaskan, fungsi dan tugas satgas untuk mengawal, memantau, dan
menyelesaikan hambatan atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi
(end to end) serta perizinan berusaha yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga
dan bupati/walikota yang berfungsi sebagai utama (leading).
Fungsi lain dari satgas ini adalah meningkatkan pelayanan seluruh perizinan
berusaha di provinsi serta menjadi penghubung dengan satgas nasional, satgas
kementerian/lembaga dan satgas kabupaten/kota.
“Untuk sekedar diketahui, tahun 2017, Jatim menduduki peringkat pertama
kemudahan berbisnis di Indonesia yang diakui Lee Kuan Yew Asia Competitiveness
Institute salah satu Univeritas terkemuka di Singapura.,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayananan Terpadu Satu Pintu
(DPM-PTSP) Jatim, Ir Lili Soleh W. MM mengatakan, Satgas yang akan dibentuk tersebut
memiliki tugas menginventarisir segala bentuk perijinan bermasalah di Jatim.
Lili mengibaratkan, satgas ini adalah bottleneck atau cara mempersempit
hambatan-hambatan dari proses perijinan yang ada dalam berusaha. “Intinya pekerjaan
utama dari satgas ini adalah menginventarisir semua ijn-ijin yang bermasalah.
Kemudian dilakukan percepatan agar investasi bisa masuk ke Jatim,” tegasnya, (Yit).