Perpanjangan Izin Ormas FPI, Mendagri; Semua Sama, Tak Ada Politisasi

0
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Jakarta, Investigasi.today – Hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga menandatangani surat keterangan terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan (Ormas)
Front Pembela Islam (FPI). Belum diterbitkannya SKT FPI bukan karena faktorpolitisasi, hal tersebut disampaikan Tjahjo Kumolo usai menjadi narasumber acara Kementerian PAN-RB di Jakarta Selatan.

“Tidak ada politisasi itu, yang ditelaah oleh Ditjen Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) tidak hanya FPI. Ada sekitar 400.000 lebih ormas yang terdaftar di Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM,” ungkapnya, Selasa (30/7).

Tjahjo menambahkan jika masa izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas manapun habis. Sesuai aturan, ormas tersebut harus kembali melengkapi surat-surat persyaratan yang diminta. “SKT kalau habis masa berlaku, semua dicek. Khususnya yang menyangkut menerima Pancasila atau tidak, itu saja intinya,” tandasnya.

Untuk diketahui, Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Sedangkan masa berlaku SKT FPI adalah 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019. Menurut Kemendagri, hingga kini FPI masih belum juga melengkapi syarat perpanjangan izin SKT.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum), Soedarmo sebelumnya juga mengatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ditandatangani oleh pengurusnya.

Sementara itu, FPI menuduh pemerintah mempolitisasi proses perizinan setelah Presiden Joko Widodo mengatakan jika tidak sejalan dengan negara, ada kemungkinan tidak akan memperpanjang izin atau SKT ormas dari kelompok tersebut. (Ink)