Wednesday, February 19, 2025
HomeBerita BaruNasionalPolemik Sistem Zonasi PPDB 2019, Jokowi; Saya Sudah Perintahkan Mendikbud Untuk Dievaluasi

Polemik Sistem Zonasi PPDB 2019, Jokowi; Saya Sudah Perintahkan Mendikbud Untuk Dievaluasi

Jakarta, investigasi.today – Meski sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 diterapkan untuk mengatasi ketimpangan kualitas sekolah satu dengan yang lainnya. Namun kenyataan di lapangan, kebijakan ini mendapat banyak protes dari orang tua murid di berbagai wilayah, khususnya di Jawa Timur.

Menanggapi polemik sistem zonasi yang terus bergejolak di masyarakat, Jokowi langsung bertindak cepat dengan memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk segera mengevaluasi kebijakan itu.

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada wartawan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta “saya sudah perintahkan kepada menteri untuk dievaluasi,” ungkapnya, Jumat (21/6).

Jokowi menilai evaluasi perlu dilakukan karena antara kebijakan dengan kondisi di lapangan bisa berbeda.
“Setiap daerah memiliki karakter dan sikon yang berbeda beda, makanya kebijakan ini mengakibatkan dampak yang juga berbeda di tiap daerah,” tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah mendengarkan keluh kesah dari masyarakat Kabupaten Gresik saat memberikan ribuan sertifikat tanah di GOR Tri Dharma, Petrokimia Gresik, Jawa Timur pada Kamis ( 20/6). Saat itu Jokowi mengakui, bahwa kebijakan baru itu telah menimbulkan masalah dan memang perlu untuk dikaji ulang.

“Tanyakan langsung kepada Menteri Pendidikan, di lapangan memang terjadi banyak masalah dan perlu dievaluasi,” ungkapnya saat itu.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang menjadi sasaran kritik para orang tua tetap bersikukuh dengan kebijakan yang dibuatnya. Menurutnya sistem zonasi ini adalah cara tepat untuk memperbaiki sistem pendidikan secara radikal. Sistem ini pula yang telah di terapkan oleh sejumlah negara sehingga dunia pendidikan mereka bisa maju seperti sekarang.

Muhadjir mencontohkan negara maju seperti Amerika, Australia, Jepang, negara-negara Skandinavia, Jerman, dan Malaysia bisa maju antara lain karena menerapkan sistem zonasi. Pada awalnya, persoalan yang dihadapi negara-negara itu pun sama dengan Indonesia. Yakni terkait infrastruktur dan kualitas guru yang belum merata. Namun secara bertahap mereka terus menyempurnakannya sehingga maju seperti sekarang.

“Jika ada yang bilang sistem zonasi ini sebaiknya menunggu semua infrastruktur sudah baik secara merata, ya tidak perlu ada zonasi. Justru sistem zonasi ini diterapkan untuk mengoreksi dan mengejar ketimpangan secara radikal,” jelas Muhadjir, Jumat (21/6).

Meskipun demikian, Muhadjir tidak sepenuhnya menutup mata dan telinga atas berbagai kritik yang bermunculan. Terkait keluhan prosentase alokasi bagi calon peserta didik yang berprestasi, dia bersedia mengoreksinya. “Kalau sebelumnya alokasinya cuma lima persen, saya tingkatkan menjadi 5-15 persen,” tandasnya.

Muhadjir juga mengungkapkan bahwa jauh sebelum dirinya menjadi menteri, Badan Litbang Kementerian yang dipimpinnya sudah lama melakukan kajian terhadap sistem ini. “Kebijakan ini tidak serta merta diterapkan, sudah sangat lama kami mengkaji sistem ini,” pungkasnya. (Ink)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular