Malang, investigasi.today – Langkah Sekretaris Dewan ( Sekwan) Kabupaten Malang terkait kerjasama publikasi dilingkup para wakil rakyat yang hanya diperuntukkan untuk media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers saja memantik reaksi kekesalan puluhan awak media.
Hal itu disampaikan oleh beberapa Media yang bertugas di wilayah Malang, berdasarkan data Tahun 2019 anggaran kerja sama di Kantor DPRD Kabupaten Malang cukup fantastik yaitu Rp.535.000.000 dan tahun 2020 ini jauh lebih besar lagi. Sayangnya jumlah yang cukup fantastik tersebut tidak bisa terserap oleh semua media karena Kebijakan Sekwan yang diduga ada diskriminasi.
Terkait permasalahan Kerjasama media di DPRD Kab Malang, Ketua Umum DPP PWRI (Dewan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia) Dr. Suryanto PD angkat bicara. Dalam kerjasama pemberitaan media terhadap pihak manapun, apalagi dengan pihak pemerintah yang seharusnya tidak perlu ada diskriminasi.
Konstitusi kita sudah mengatur di pasal 28 serta diatur tentang perusahaan pers di UU pers pasal 1 ayat 2 di bab I ketentuan umum dan pasal 9 ayat 2, bila ada larangan kerjasama di bidang media seperti yang dilakukan oleh sekwan DPRD kota Malang itu jelas melanggar HAM. Karena negara kita ini negara yang menganut garis hukum yang jelas yaitu negara hukum modern Pancasila.
Sekwan seharusnya menjalankan aturan hukum secara demokrasi dan menjalankan HAM, mengenai surat edaran dewan pers yang telah kadaluarsa dan melampaui batas undang-undang tentunya itu tidak berlaku.
“Saya berharap sekwan dan DPRD Kabupaten Malang sama-sama dapat menjalankan aturan hukum sebagaimana aturan itu dibuat. Jangan salah menafsirkan atau menjalankan sehingga dapat mencederai demokrasi dan HAM sesuai cita cita reformasi…!,” pungkas orang nomor satu di oraganisasi PWRI itu.(Utsman)
