Jakarta, investigasi.today – Usai menggelar pertemuan dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya secara resmi memberhentikan sementara seluruh jajaran direksi yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Utama (Komut) Sahala Lumban Gaol berdasarkan keputusan rapat antara Erick dengan Dewan Komisaris Garuda pagi tadi di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12).
“Dalam pertemuan anatara Menteri BUMN dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia, telah disepakati hal sebagai berikut, pertama akan memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan Harley dan Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada tanggal 17 November 2019 di Soekarno Hatta, Cengkareng sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Sahala.
Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Erick, dan juga Dewan Komisaris yang hadir di antaranya Sahala Lumban Gaol (Komisaris Utama), Chairal Tanjung (Komisaris), Insmerda Lebang (Komisaris Independen), Herbert Timbo P Siahaan (Komisaris Independen), dan Eddy Purwanto Poo (Komisaris Independen).
Sahala menambahkan pemberhentian sementara itu akan berlaku hingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan 45 hari terhitung dari Senin, 9 Desember 2019 mendatang.
“Ada dua cara pemberhentian direksi di perusahaan Tbk, yaitu pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris, dan pemberhentian permanen melalui RUPSLB,” terang Sahala.
Terkait kasus ini, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga sebelumnya menyampaikan ada empat direktur Garuda Indonesia yang ada di pesawat berisikan Harley Davidson. Mereka tidak mengantongi izin dinas dari Kementerian.
“Menurut Komite Audit yang ditandatangani Sahala (Komut) dan kawan-kawan, saat itu keempat direktur tersebut tidak mengantongi izin dinas dari Kementerian BUMN,” ungkspnya.
Keempat direktur tersebut adalah, I Gusti Ngurah Askhara (Direktur Utama Garuda), Iwan Joeniarto (Direktur Teknik dan Layanan Garuda), Mohammad Iqbal (Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha), dan Heri Akhyar (Direktur Capital Human). (Ink)
