Jakarta, investigasi.today – Presiden Jokowi menekankan pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan negara. Menurutnya, sinkronisasi hingga kini belum dilakukan oleh pemda.
“Kita ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci,” kata Jokowi saat membuka Musrenbangnas Bappenas di JCC, Jakarta Pusat, Senin (6/5).
Jokowi mencontohkan pemerintah pusat sudah membangun bendungan hingga irigasi primer di daerah. Namun, irigasi sekunder dan tersier yang bisa mengalirkan air ke sawah-sawah tidak dikerjakan oleh pemda.
“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun ke Kemenhub. Tapi jalan mestinya ini daerah, jalan ke pelabuhannya meski pendek cuma satu kilo, lima kilo tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama,” ungkapnya.
Jokowi juga menyoroti daerah yang tidak menyambungkan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah pusat ke wilayah pariwisata, perkebunan hingga kerajinan.
“Kalau jalan tol sudah dibangun, Bappeda mestinya melihat disambung ke mana. Ini, kan, utama poros utamanya, sambungkan ke wilayah pariwisata, perkebunan, pertanian yang produktif, sentra kerajinan. Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau enggak sanggup sampaikan ke pusat,” ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi tidak ingin pemda terus bergantung kepada pemerintah pusat. Ia menyindir pemda yang jadi tidak mengerjakan apa-apa karena pembangunan infrastruktur diambil alih oleh pusat oleh Instruksi Presiden (Inpres).
“Kemarin saya sampaikan ke Menteri Bappenas, disampaikan lagi Inpres sambungan rumah tangga yang berkaitan air minum. Tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat. Kalau denger Inpres-Inpres ini alhamdulillah, alhamdulillah. [Terus] Bapak Ibu kerjain yang mana?” ungkap Jokowi.
“Ini yang harus dipikirkan bersama agar yang telah dibangun betul-betul bisa produktif karena rakyat butuhkan. Oleh sebab itu sinkronisasi RKP 2025 harus berdasarkan prinsip-prinsip program inline, seirama, jangan sampai pusat ke kanan, daerah ke kiri. Semua harus inline. Jangan kehilangan kita kehilangan,” pungkasnya. (Ink)
