UANG ANGGARAN PROGRAM DANA DESA DIDUGA DIKORUPSI OLEH KEPALA DESA

0

Subang – investigasi.today – Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional1 . Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)2 . Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus3 . Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pemerintah pusat mengeluarkan dana pemerintahan desa diperuntukan untuk dapat mensejahterakan masyarakat supaya bisa menyerap tenaga masyarakat di desa tersebut.serta dapat mengubah desa berbasis kota.di masing-masing desa kepala desa membentuk tim (TPK) tim pelaksana kegiatan. lain halnya dengan desa karangmulya kec legonkulon kab subang propinsi jawa barat.setiap turunya program ADD,DD dan BANPROV khususnya di pegang semua oleh kepala desa DIDIN selaku kepala desa PJS saat di konfirmasi INVESTIGASI di tempat tinggalnya mengatakan,bahwa semua uang dana program desa yang hanya mengetahui jumlah anggaran yang turun selebihnya untuk pekerjaan sudah di serahkan kepada LPM(lembaga pemberdayaan msyarakat)lebih lanjut DIDIN mengatakan.TPT yang berlokasi di Dsn karangmulya,jembatan dan pengecoran jalan di Dsn karang mulya. selebihnya LPM yang mengetahui semuanya(ATMA-TARMONO).