Jakarta, investigasi.today – Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat kinerja padat pada paruh pertama tahun 2026. Sepanjang Januari hingga Juni, lembaga ini telah menggelar 11 kali sidang pengucapan putusan, di mana 19 permohonan pengujian Undang-Undang dikabulkan demi menegakkan keadilan dan hak konstitusional warga.
Dikutip dari akun Instagram resmi MK, putusan yang disetujui menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat: mulai dari pendidikan, pers, perumahan, hukum pidana, perlindungan disabilitas, pemberantasan korupsi, hingga aturan pemilu dan kesehatan.
Dua keputusan yang paling banyak disorot publik adalah:
– Kuota perempuan di Pemilu: Putusan nomor 128/PUU-XXIV/2026 menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam kontestasi pemilu.
– Pencairan dana pensiun: Melalui putusan nomor 139/PUU-XXIII/2025, MK memutuskan dana manfaat pensiun yang dibayarkan secara sukarela kini boleh dicairkan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan peserta.
Berikut daftar lengkap 19 putusan yang dikabulkan MK pada semester pertama 2026:
1. 19 Januari: Uji UU Sistem Pendidikan & UU Pendidikan Tinggi (Nomor 60/PUU-XXIII/2025)
2. 19 Januari: Uji UU Pers (Nomor 145/PUU-XXIII/2025)
3. 19 Januari: Uji UU Rumah Susun (Nomor 198/PUU-XXIII/2025)
4. 19 Januari: Uji UU Hukum Acara Pidana (Nomor 231/PUU-XXIII/2025)
5. 30 Januari: Uji UU Kesehatan (Nomor 111/PUU-XXII/2024)
6. 30 Januari: Uji UU Kesehatan (Nomor 182/PUU-XXII/2024)
7. 2 Februari: Uji UU Perlindungan Konsumen (Nomor 235/PUU-XXIII/2025)
8. 2 Maret: Uji UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor 71/PUU-XXIII/2025)
9. 2 Maret: Uji UU Penyandang Disabilitas (Nomor 130/PUU-XXIII/2025)
10. 16 Maret: Uji UU Hak Keuangan Pimpinan Lembaga Negara (Nomor 191/PUU-XXIII/2025)
11. 16 Maret: Uji UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor 123/PUU-XXIII/2025)
12. 29 April: Uji UU Administrasi Pemerintahan (Nomor 66/PUU-XXIV/2026)
13. 29 April: Uji UU Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 70/PUU-XXIV/2026)
14. 29 April: Uji UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Nomor 74/PUU-XXIV/2026)
15. 25 Mei: Uji UU Pemilihan Umum – Kuota 30% Perempuan (Nomor 128/PUU-XXIV/2026)
16. 25 Mei: Uji UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Nomor 181/PUU-XXIII/2025)
17. 17 Juni: Uji UU Advokat (Nomor 126/PUU-XXIV/2026)
18. 29 Juni: Uji UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan – Aturan Pensiun (Nomor 139/PUU-XXIII/2025)
19. 29 Juni: Uji UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Nomor 164/PUU-XXIII/2025). (Ink)
