Gresik, Investigasi.today – Puluhan pengusaha Cerme-Benjeng menggeruduk kantor wakil rakyat. Mereka mengadu karena tindakan Pemkab Gresik yang dinilai sewenang-wenang memortal akses jalan Metatu – Benjeng itu tidak ada sosialisasi dan pemberitahuan sama sekali tiba-tiba jalan langsung diportal begitu saja.
“Pemortalan ini sangat merugikan para pengusaha di Cerme – Benjeng, keberadaan pengusaha di wilayah Cerme – Benjeng sangat membantu pemerintah dan masyarakat setempat. Jika jalan diportal, dampaknya akan sangat besar,” kata Mulyadi, Juru Bicara Paguyuban Pengusaha dari CV. Hasil Tani Sejahtera (CV.HTS), Kamis (25/6).
“Pemortalan ini membuat para pengusaha resah. Kalau tidak beroperasi dampaknya bisa terjadi PHK massal. Padahal banyak karyawan yang berasal dari warga setempat,” ungkapnya.
Jika Pemkab tetap bersikeras memortal jalan Metatu – Benjeng, Pemkab Gresik harus mencarikan solusi lain, misalnya relokasi. “Silahkan Bupati beli semua gudang di wilayah Cerme – Benjeng, kami akan pindah tempat saja. Daripada mematikan usaha kami dengan memortal jalan,” imbuh Purwani saat berkeluh kesah ke Ketua DPRD Gresik.
Sementara Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani menyebut, jika dirinya tidak sepakat dengan langkah Pemkab Gresik yang memortal jalan tanpa konfirmasi. Karena tindakan itu mencabut hak para pengusaha.
“Kita ini lagi memikirkan ekonomi biar bisa bergerak, ini jalan kok malah diportal,” ujar Gus Yani dengan nada kesal.
Gus Yani menyatakan, saat ini waktunya membangun jalur transportasi untuk menghidupkan ekonomi kerakyatakan. Aneh, jika di Gresik malah membatasi akses transportasi dengan melakukan pemortalan. Mengenai jalan rusak bisa diperbaiki. APBD yang didapat pemkab Gresik sangat besar. Itu juga hasil dari pajak masyarakat. Jika kurang, bisa dikordinasikan dengan para pengusaha.
“Kami yakin teman pengusaha bisa diajak kordinasi,” ungkap Gus Yani yang diamini puluhan pengusaha itu.
Menurutnya, pemortalan yang dilakukan secara tiba-tiba bisa membuat kesan bahwa Pemkab Gresik tidak ada komunikasi yang baik dengan pengusaha. “Kalau memang tidak boleh mendirikan industri di sana, harusnya seluruh izin tidak usah dikeluarkan dan dilarang,” pungkasnya.
Pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi para pengusaha dengan komisi terkait, supaya segera mendapat jalan keluar. (Ink).
