Gresik, Investigasi.today – Di penghujung tahun 2021, Syahrul Munir, Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik menyampaikan sejumlah catatan yang harus segera dicarikan solusi terbaik.
Diantaranya Pansus RTRW yang saat ini masih menunggu kajian detail dari eksekutif, terutama pada perubahan pola ruang yang sebelumnya adalah kawasan pertanian dan perikanan menjadi kawasan industri.
Syahrul Munir mengatakan ada 3 titik lokasi yang menjadi pusat perhatian, yakni: Agro industri di sekitar waduk sukodono, Kawasan Industri Halal di Sidayu, dan Pengolahan Limbah B3 di Ujung Pangkah.
“Pansus ingin memastikan bahwa konsep pengembangan kawasan industri benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat, bukan menjadi mudharat,” ungkapnya.
“Maka perlu pendalaman kajian baik itu secara teknis maupun secara sosiologis agar jangan sampai setelah kita sahkan perda RTRW ini justru malah menjadi polemik dan konflik sosial di masyarakat,” lanjutnya.
Syahrul Munir menuturkan baru saja muncul konflik sosial seperti di Mengare akibat pengembangan kawasan Jiipe, nelayan demo di titik pengembangan kawasan di Desa Kramat Bungah.
“Kita gak mau hal yang seperti ini terjadi lagi. Di samping konsep pengembangan kawasan, sosialisasi ke masyarakat dan mitigasi resiko konflik sosial juga harus dilakukan dahulu oleh Pemda,” terangnya.
Terkait Waduk Sukodono, Syahrul Munir mengatakan bahwa proyek tersebut menggunakan dana APBN, namun APBD Gresik juga terserap kesana untuk membuat jaringan tersier.
Secara eksisting, lanjut Syahrul, pemanfaatannya masih belum maksimal untuk menjadi penopang kebutuhan air bagi petani-petani di sekitar waduk.
“Ini sudah mau dijadikan kawasan industri saja tanpa ada kajian yang jelas,” tandasnya.
Kemudian Kawasan Industri Halal (KIH) Sidayu, pihaknya mendapat informasi bahwa nanti targetnya impor sapi dari Brazil dan diekspor dalam bentuk olahan.
“Itu bagaimana konsepnya? Lha wong sekitar Panceng dan Pangkah itu banyak peternak sapi kok tidak memaksimalkan potensi lokal,” ucapnya.
Selanjutnya Syahrul menyinggung pengolahan limbah B3 yang ada di Pangkah, yang menurutnya juga memerlukan kajian lebih lanjut karena rawan konflik sosial yang sangat tinggi dengan masyarakat.
“Belum lagi bicara potensi dampak lingkungan yang sangat berbahaya,” tuturnya.
“Meskipun sebenarnya pengolahan Limbah B3 itu sangat penting juga bagi daerah yang banyak industrinya seperti di Gresik agar pencemaran semakin terkendali,” imbuhnya.
Syahrul Munir mengungkapkan bahwa pada pertengahan Januari ada rencana pembahasan lintas sektoral dengan provinsi dan Kementrian untuk penyelarasan.
“Jadi kita target awal Januari harus sudah tuntas,” pungkasnya. (Slv)
