Jakarta, Investigasi.today – Kebijakan PPPK 2021 dikritisi oleh Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi.
Unifah menilai seleksi PPPK guru membuat masalah baru dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah migrasi guru tetap yayasan ke sekolah negeri. Sementara, guru honorer sekolah negeri malah tersingkir.
Dalam rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR RI pada Selasa (18/1), Unifah Rosyidi yang hadir mewakili Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia menyatakan “PGRI ikut dalam proses pembahasan hingga terbitnya PP Manajemen PPPK,” ungkapnya.
“Sayangnya, dalam pelaksanaan seleksi PPPK malah berbeda dengan misi awal,” lanjutnya.
Unifah menegaskan seleksi PPPK guru 2021 menimbulkan polemik, lantaran guru honorer yang berhak malah menjadi tidak. Hal itu karena masuknya guru tetap yayasan (GTY) yang memiliki sertifikat pendidik (serdik).
Unifah mengungkapkan dalam seleksi PPPK guru tahap 2, guru beserdik yang ikut kebanyakan merupakan GYT. Artinya, mereka sudah dilatih lama oleh yayasan, tetapi kemudian berpindah ke sekolah negeri karena lulus PPPK.
“Kami setuju guru swasta ikut seleksi PPPK, tetapi prioritaskan honorer. Sekolah swasta punya guru honorer dan GTY. GTY ini yang beserdik dan mendapatkan tunjangan profesi guru,” terangnya.
Unifah menyebutkan ada banyak sekolah PGRI yang kehilangan guru-guru beserdik karena seleksi PPPK.
Di sisi lain, guru honorer di sekolah negeri disingkirkan karena kalah ranking dengan guru beserdik.
“Jadi, seleksi PPPK guru ini tidak menyelamatkan guru honorer negeri maupun swasta. Ini malah menarik guru tetap yayasan di sekolah swasta,” pungkasnya. (Ink)
