Jakarta, Investigasi.today – Pemerintah memastikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan per 1 April 2026. Keputusan ini disampaikan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Namun di balik keputusan tersebut, penelusuran lapangan di sejumlah wilayah menunjukkan gambaran berbeda: subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil diduga bocor ke jaringan distribusi ilegal yang selama ini dikenal sebagai “mafia tangki siluman.”
Investigasi di beberapa wilayah logistik strategis menemukan indikasi bahwa kebocoran subsidi tidak hanya terjadi di tingkat pengecer, tetapi juga melibatkan jaringan distribusi yang lebih terorganisir.
Antrean Panjang dan “Kelangkaan Semu”
Di sejumlah SPBU jalur logistik di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan sebagian wilayah Jawa, tim investigasi menemukan fenomena yang sama.
Di atas kertas, stok BBM dinyatakan aman oleh Pertamina dan BPH Migas.
Namun realitas di lapangan menunjukkan:
• antrean kendaraan mencapai ratusan meter
• papan informasi bertuliskan “BBM Dalam Pengiriman” muncul berulang kali dalam satu hari
• distribusi Biosolar sering berhenti pada jam-jam tertentu
Seorang operator SPBU di jalur lintas Sumatera yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan situasi ini bukan hal baru.
“Solar habis cepat karena kendaraan yang isi bukan cuma truk biasa. Ada mobil yang tangkinya dimodifikasi,” katanya.
Modus “Helikopter Darat”
Dalam jaringan distribusi ilegal, kendaraan ini dikenal dengan istilah “Helikopter Darat.”
Ciri-cirinya:
• kendaraan pickup atau minibus
• tangki bahan bakar dimodifikasi hingga 300–500 liter
• kendaraan keluar masuk SPBU berkali-kali dalam sehari
• menggunakan QR Code berbeda setiap transaksi
Tim investigasi sempat mengikuti salah satu kendaraan tersebut di pinggiran kota Medan. Setelah mengisi Biosolar di SPBU, kendaraan tersebut bergerak menuju gudang penyimpanan tanpa identitas di kawasan industri.
Di lokasi itu, BBM dipindahkan ke tangki besar menggunakan pompa portable.
Subsidi Mengalir ke Industri
BBM subsidi yang dibeli seharga sekitar Rp6.800 per liter untuk Biosolar dan Rp10.000 per liter untuk Pertalite kemudian dijual kembali ke sektor industri.
Beberapa sektor yang diduga menjadi pasar utama:
• pertambangan skala kecil
• perkebunan
• proyek konstruksi
• kapal nelayan skala besar
Seorang mantan pelaku distribusi ilegal yang ditemui tim investigasi mengungkap margin keuntungan jaringan tersebut.
“Kami beli Pertalite Rp10 ribu. Dijual ke pengepul industri Rp11.500 sampai Rp12.000. Keuntungannya kecil per liter, tapi kalau satu armada bisa bawa ribuan liter sehari, itu besar sekali,” ujarnya.
Menurutnya, pemain besar biasanya memiliki puluhan kendaraan tangki modifikasi.
Celah Sistem QR Code
Pemerintah sebelumnya memperkenalkan sistem QR Code melalui aplikasi MyPertamina untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Namun investigasi menemukan adanya celah dalam implementasi sistem tersebut.
Di sejumlah forum jual beli daring, ditemukan praktik:
• penjualan barcode kendaraan
• penyewaan akun MyPertamina
• penggunaan data kendaraan warga yang jarang mengisi BBM
Dengan metode tersebut, satu jaringan bisa mengakses puluhan identitas kendaraan berbeda untuk melakukan pengisian BBM dalam jumlah besar.
Seorang pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mengatakan pengawasan digital saja tidak cukup.
“Jika pengawasan fisik di SPBU lemah, sistem digital bisa disiasati. Mafia selalu menemukan celah,” ujarnya.
Potensi Kerugian Negara
Menurut sejumlah analisis energi, kebocoran distribusi subsidi BBM dapat mencapai jutaan liter setiap hari di tingkat nasional.
Jika satu liter subsidi bernilai sekitar Rp3.000–Rp5.000 dari anggaran negara, maka potensi kerugian dapat mencapai miliaran rupiah per hari.
Artinya, sebagian anggaran subsidi yang seharusnya membantu masyarakat justru mengalir ke jaringan distribusi ilegal.
Negara vs Mafia
Pemerintah menyatakan terus memperketat pengawasan distribusi BBM melalui sistem digital dan patroli lapangan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa mafia distribusi BBM masih mampu beradaptasi dengan sistem baru.
Tanpa penegakan hukum yang lebih tegas terhadap:
• kendaraan tangki modifikasi
• oknum SPBU
• jaringan penimbun BBM
subsidi energi berpotensi terus bocor.
Ironinya, di tengah kebijakan harga yang tidak naik, masyarakat kecil tetap harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM subsidi.
Harga memang tidak berubah.
Namun bagi sebagian warga, BBM subsidi terasa semakin sulit didapat.
Jika Anda Menemukan Praktik Kecurangan
Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui:
Pertamina Call Center: 135
BPH Migas (WhatsApp): 0812-3000-0136
Aplikasi: MyPertamina (fitur pengaduan). (*/tim)
